TIMESINDONESIA, TUBAN – Tuban adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi besar di sektor ekonomi dan industri. Bahkan, bersama-sama dengan Gresik, Lamongan dan Bojonegoro, daerah-daerah pesisir utara ini menyumbang 13,68 persen dari total Rp. 2.353,43 triliun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2019 kemarin. Tuban memiliki kontribusi PDRB sebesar Rp. 65,01 triliun.
Perekonomian di Tuban sendiri didominasi oleh tiga kategori utama lapangan usaha, yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Ketiganya menyumbang 62,78 persen total PDRB Tuban.
Masing-masing sektor seperti industri pengolahan menyumbang 29,45 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,46 persen serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebessaar 13,87 persen. Ini artinya, sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Tuban adalah tiga sektor tersebut dan industri adalah penggerak terbesarnya.
Kondisi Tenaga Kerja Tuban
Potensi besar di bidang ekonomi dan industri yang dimiliki ini sudah seharusnya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat Tuban. Keberadaan industri harusnya dapat melahirkan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Namun, kenyataannya, potensi besar di sektor industri ini belum sepenuhnya memberikan dampak besar bagi masyarakat Tuban. Kondisi ini sebagaimana tercermin dalam data keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Tuban per Agustus 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten mencapai 32.603 jiwa atau 4,81 persen dari total angkatan kerja Tuban sebesar 677.759 jiwa.
Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Tuban yang masih belum bekerja ini didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,91 persen, perguruan tinggi sebesar 10,22 persen.
Sementara untuk penduduk yang sudah bekerja didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 51,40 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,81 persen, Sekolah Menengah Atas (12,20 persen), Sekolah Menengah kejuruan (SMK) 9,38 persen dan Perguruan Tinggi sebesar 6,21 persen.
Penyerapan tenaga kerja untuk lulusan SMK dan perguruan tinggi yang masih rendah ini disebabkan oleh permasalahan belum adanya titik temu antara nilai tawar lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan permintaan pasar tenaga kerja atau industri di Kabupaten Tuban.
Dengan kata lain, keluaran yang dihasilkan dari sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi belum sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, kualitas lulusan lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi di Tuban belum memenuhi standar yang diterapkan oleh industri.
Pentingnya Pendirian PTN di Tuban
Banyaknya tingkat pengangguran yang berasal dari lulusan SMK ini sangat memprihatinkan. Parahnya lagi, penyumbang terbesar kedua adalah lulusan perguruan tinggi. Padahal, perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing bangsa, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.
Ketidaksesuaian kebutuhan industri dengan lulusan perguruan tinggi di Tuban ini tentu menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan. Sebab, pembangunan industri ke depan akan lebih massif dan membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang qualified. Jangan sampai generasi penerus dan angkatan kerja Tuban hanya menjadi penonton saja.
Untuk dapat meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi dalam pembangunan, sudah saatnya seluruh komponen di Tuban mulai membahas tentang pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Tuban. Entah itu berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi maupun akademi komunitas.
Menurut penulis, upaya mendirikan PTN di Tuban ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Karena, majunya sebuah daerah ditentukan oleh maju atau tidaknya lembaga pendidikan yang ada. Sedangkan kemajuan SDM dan angkatan kerja di Tuban juga merupakan domain Pemda.
Pemda dapat mendorong perguruan tinggi swasta yang sudah ada untuk berubah dan mengajukan diri menjadi PTN. Peluang untuk memperkuat basis akademik pada PTN cukup lebar dibanding PTS. Hal itu karena penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dilakukan oleh pemerintah, tepatnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (kemenag).
Meski diperlukan kajian lebih dalam, semangat Tuban untuk memiliki perguruan tinggi negeri perlu dihidupkan demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang dapat bersaing dalam lingkup regional, nasional maupun global.
***
*)Oleh: Rr. Immamul Muttakhidah, M.Pd, Peneliti TIMER Institute.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
