Warga Binaan Rutan Kelas I Cirebon Tak Punya BPJS, Ketum BKOW Jabar Berikan Kritik

TIMESINDONESIA, CIREBON – Pemerataan kesejahteraan dan kesehatan untuk masyarakat seharusnya menjadi salah satu prioritas untuk program pemerintah, apalagi saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19. Namun hal ini nampaknya tak berlaku kepada warga binaan di Rutan Kelas I Cirebon, pasalnya warga binaan kesulitan untuk mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Cirebon Ahmad Fauzi. Ia mengungkap sebagian besar warga binaan Rutan Klas I Cirebon belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Untuk warga binaan sendiri masih banyak yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan, jangankan BPJS Kesehatan, KTP saja mereka jarang ada yang punya, itulah kendala di kita,”kata Ahmad Fauzi, Selasa(26/1/2021).

Ketika tahanan yang menderita sakit, pihak Rutan Klas I Cirebon sangat kesulitan untuk membawa ke Rumah Sakit terdekat, hal ini dikarenakan syarat BPJS harus memiliki KTP.

“Kalau ada tahanan yang baru datang, pihak penahan sangat jarang sekali memberikan identitas yaitu minimal KTP, paling hanya ada surat penangkapan dan surat penahanan saja,”ujar Fauzi.

Fauzi mengungkapkan selama ini jika ada warga binaan yang sakit, pihaknya merawat di klinik yang ada di dalam rutan, namun dengan catatan selama petugas medis masih mampu menangani.

“Kita hanya miliki 3 orang tenaga medis di klinik kita, selama kita bisa kita rawat di klinik kita, namun ketika sudah tidak bisa kita rujuk ke rumah sakit,”ungkapnya.

Rujukan tersebut memakai jalur umum bukan jalur BPJS Kesehatan, jadi biayanya ditanggung oleh pihak Rutan Klas I Cirebon.

“Jikalaupun di rujuk ke rumah sakit terdekat, para warga binaan masuk kepada kategori umum, jadi itu pakai anggaran dari Rutan Klas I Cirebon,”jelasnya.

Ahmad Fauzi berharap Pemerintah Kota Cirebon dan juga Dinas Sosial dapat memperhatikan Rutan Klas I Cirebon terutama warga binaan. “Selama ini memang blm ada perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cirebon, ya kami berharap dan meminta untuk diperhatikan,”tuturnya.

Warga binaan yang ada di Rutan Kelas I Cirebon mencapai 448 orang dari maksimal kapasitas 166 orang. selain itu juga ada 16 orang warga binaan perempuan.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Barat, Euis Siti Julaeha Sahidin menegaskan perhatian Pemerintah Kota Cirebon sangat kurang dan belum pernah ada perwakilan pemerintah yang datang ke Rutan Klas I Cirebon.

“Pemerintah Kota Cirebon saya katakan tidak peduli dan tidak ada perhatian kepada warga binaan dan tidak pernah ada perwakilan pemerintah Kota Cirebon yang mengunjungi rutan, hanya BKOW saja yang datang,“ tegasnya.

Masih dikatakannya, hal ini berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masih sedikit memperdulikan dan memperhatikan warga binaannya. “Kalau dari Pemerintah Kabupaten Cirebon masih ada sedikit perhatian kepada warga binaan,” ungkapnya.

Euis juga berharap kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk melangkah secara all out dan tidak tanggung-tanggung bekerja untuk masyarakat.

“Saya minta kepada Pemkot Cirebon jangan hanya bekerja untuk kepentingan diri pribadi saja, dan jangan kebanyakan pencitraan kepada masyarakat, pemerintah seharusnya betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat bukan hanya pencitraan saja,”lugasnya.

Patut diketahui bahwa saat ini DPRD Kota Cirebon tengah membahas program Univesal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Kota Cirebon yang tidak bisa membayar BPJS. namun sampai saat ini masih banyak warga binaan yang belum mempunyai BPJS Kesehatan. Kondisi tidak punya BPJS juga dialami oleh warga binaan di Rutan Kelas I Cirebon. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement