Dorong Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan, Ini Usulan WAMTI Indramayu

TIMESINDONESIA, INDRAMAYU – Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Kabupaten Indramayu (WAMTI Indramayu), terus berupaya untuk mendorong akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan di Kabupaten Indramayu.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku utama pertanian dan kelautan.

Menurut Ketua WAMTI Kabupaten Indramayu, Wawan Sugiarto, terdapat beberapa isu strategis yang akan disampaikan kepada publik maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, terkait pembangunan pertanian dan kelautan.

Pertama adalah isu kesuburan tanah yang semakin menurun diakibatkan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Hal ini akan menyisakan zat kimia dalam tanah, yang akan mengikat tanah menjadi lengket dan tidak menjadi gembur lagi. Kondisi seperti ini akan membunuh organisme dan menghambat pelapukan bahan organik, penyerapan tanah oleh akar dan akan mengurangi hasil panen. Kondisi tersebut kalau dipaksakan akan menaikkan biaya operasional bagi petani tentunya akan mengurangi keuntungan petani.

"Solusi yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi pemakaian pupuk kimia dan menggunakan pupuk organik pembenah tanah, khususnya pada pengolahan tanah," jelasnya, Minggu (23/1/2021).

Isu kedua adalah pembuatan kawasan pangan secara terpadu dan terintegrasi. Wawan menjelaskan, konsep food estate yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bisa diterapkan di Kabupaten Indramayu dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan tanah kehutanan dengan program Perhutanan Sosial (PS).

"Dengan adanya kawasan hutan sekitar 20.000 hektare di Kabupaten Indramayu, bisa dijadikan bahan dasar untuk pembangunan food estate yang menggabungkan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang saling terkait, terpadu, sehingga bisa dijadikan sumber peningkatan lumbung pangan nasional," paparnya.

Isu ketiga, lanjutnya, adalah rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. Potensi lahan sawah seluas 112.000 hektare menjadikan Indramayu menjadi lumbung pangan nasional. Luasan tersebut menduduki peringkat ke- 1 se Jawa Barat dan luasan sawah Jawa Barat peringkat ke -2 secara nasional. Tentunya kondisi tersebut, bisa dipertahankan ketika fungsi jaringan irigasi tetap terjaga sebagai pengambil, penampung dan pembagi ke petak-petak sawah petani.

"Kondisi jaringan irigasi pertanian perlu mendapat rehabilitasi atau perbaikan, karena kondisi sebagian besar tidak berfungsi atau rusak, khususnya jaringan irigasi tersier," ujarnya.

Isu keempat, kata Wawan, adalah kekacauan distribusi pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk kimia memang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman khususnya padi, dengan penggunaan dan pemakaian sesuai dosis anjuran berdasarkan spesifikasi kondisi tanah di masing-masing daerah.

Persoalannya adalah pola dan waktu distribusi tidak sesuai dengan jadwal tanam dan pengawasan yang lemah, sehingga sering kali distribusi pupuk di luar peruntukan dan jadwal tanam. Akibatnya terjadi kelangkaan pupuk, harga mahal dan subsidi tidak sampai kepada patani, dampaknya biaya operasional tinggi dan keuntungan berkurang.

"Solusinya adalah merevitalisasi agen pendistribusi pupuk baik distributor maupun kios," ungkapnya.

Kemudian, yang kelima ada isu pemberdayaan kelembagaan petani yang masih kurang optimal. Upaya peningkatan kapasitas wawasan dan pengalaman petani melalui wadah kelompok tani, sehingga dengan diberbadayakannya kelembagaan petani maka akan hadir perlindungan bagi petani, peningkatan kapasitas petani. Hingga akhirnya, timbul kreativitas dan inovasi dari petani dalam upaya peningkatan usaha taninya.

"Jika kondisi ini tercipta, maka program dan upaya peningkatan kesejahteraan petani bisa dengan mudah tercapai. Solusinya optimalisasi perda perlindungan dan pemberdayaan kelompok tani," jelas Wawan.

Wawan melanjutkan isu keenam ada pendataan petani sebagai pelaku utama. Database petani, lahan dan potensi pertaniannya lainnya dalam setiap desa masih kurang bagus. Sehingga, akan menjadi persoalan bagi pihak yang berkepentingan untuk kepentingan yang lebih luas.

Karena itu, diperlukan registrasi ulang bagi pelaku utama di sektor pertanian dan lainnya, untuk memudahkan perhitungan program pengembangan di sektor pertanian dan lainnya.

Isu ketujuh, adalah pembangunan kawasan agroindustri. Wawan menjelaskan, potensi pertanian dan kelautan di Kabupaten Indramayu, sangat potensial untuk dikembangkan dan diciptakannya agroindustri. Hal tersebut bisa berupa pendirian industri yang mengolah hasil pertanain, peternakan, dan perikanan, agar para pelaku usaha mendapat nilai tambah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para pelaku utama.

Dan isu terakhir, tambah Wawan, adalah pembuatan kanal selatan Indramayu. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan sumber air yang memadai. Di wilayah selatan Indramayu, para petani masih kesulitan untuk mendapatkan air, dan masih ada pertanian yang mengandalkan tadah hujan. Sehingga, diperlukan upaya pembuatan kanal selatan Indramayu yang menghubungkan sumber air Waduk Jadi Gede dengan Waduk Jatiluhur.

"Itulah poin-poin penting yang perlu disampaikan, sebagai upaya kontribusi pemikiran untuk mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam upaya akselerasi (mengejar ketertinggalan) pembangunan pertanian dan kelautan di Kabupaten Indramayu," kata Ketua WAMTI Indramayu, Wawan Sugiarto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement