Pelaksanaan Pilkades Serentak 2021, Ini Saran Komisi IV DPRD Bondowoso

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Terkait tuntutan sejumlah kepala desa yang meminta kejelasan jadwal Pilkades serentak 2021, Komisi IV DPRD Bondowoso sudah menyampaikan hal tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Ketua Komisi IV, Ady Kriesna menyarankan kepada DPMD agar mencari opsi yang tak bersinggungan dengan peraturan. 

"Artinya, dari sisi peraturan perundangan tidak menimbulka residu hukum ketika dilaksanakan. Dan bisa menjembatani kondisi real di lapangan," katanya. 

Mengingat ada dua kelompok kepala desa yang masa jabatannya berakhir di tahun ini. Yakni 151 kepala desa berakhir Juni dan 20 berakhir Desember. 

"Kami menyerahkan sepenuhnya pada Pemda terkait jadwalnya itu. Selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan," jelas politisi Golkar tersebut. 

Dia juga mengingatkan tentang kekurangan anggaran Pilkades serentak dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD awal 2021. 

"Pada APBD awal ini masih mengasumsikan anggaran Pilkades itu tanpa protokol kesehatan," jelasnya. 

Sehingga ketika disesuikan dengan protokol kesehatan, yakni dalam satu TPS maskimal bisa melayani 500 pemilih maka anggarannya otomatis kurang. 

Sementara Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengatakan, bahwa perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menetapkan jadwal.

"Yang pertama terkait regulasinya. Kita kan harus menyusun Perbupnya juga. Kedua pendanaan dan pembentukan BPD yang sudah habis masanya," katanya saat dikonfirmasi.

Informasi dihimpun, total ada 171 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak 2021 di Bondowoso. Sementara bagi Kades yang berakhir Juni berharap segera dilaksanakan pertengahan tahun, dan yang berakhir Desember sebaliknya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement