TIMESINDONESIA, BATU – Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Batu (KPU Kota Batu) masih menunggu perkembangan di pusat terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Batu.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih Parmas SDM) KPU Kota Batu, Marlina SP MSi sudah mulai mempersiapkan beberapa hal terkait kemungkinan terjadinya normalisasi Pilkada.
Pada UU Pemilu yang saat ini berlaku, setelah Pilkada 2020, Pilkada akan digelar serentak pada 2024 dengan Pemilu Nasional. Sementara dalam RUU Pemilu, Pilkada 2022 dan 2023 akan digelar secara normal.
Sementara masa jabatan Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi akan habis pada tahun 2022. Jika RUU Normalisasi Pilkada ditetapkan, maka bisa jadi Pilkada akan dilaksanakan tahun 2022 bukan tahun 2024 sesuai dengan UU Pemilu yang berlaku saat ini.
"Kita masih menunggu perkembangan di pusat, yang pasti kita sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk berkoordinasi dengan Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu terkait alokasi anggaran Pilkada," ujarnya.
KPU sudah menyusun rencana kebutuhan anggaran di masa Pandemi Covid-19. Diperkirakan kebutuhan anggaran Rp 30,5 miliar naik beberapa kali lipat dibandingkan penggunaan anggaran Pilkada tahun 2017 yakni sebesar Rp 12,7 miliar.
Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan ada tambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan honor Petugas Ad Hoc.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud menjelaskan bahwa DPRD Kota Batu sudah mulai menyiapkan anggaran untuk Pilkada tahun 2022 dalam APBD tahun 2021 yang telah diuslkan KPU Kota Batu. "Kita siapkan anggaran Rp 7 miliar, ketika pilkada resmi digelar tahun 2022, maka anggaran yang kita siapkan ini bisa ditambahkan melalui PAK, yang penting tersedia dulu," ujar anggota dewan dari Partai Golkar ini. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Rizal Dani |
