Kopi TIMES

Kuasa Kekerabatan dalam Pilkada 2020

Kamis, 21 Januari 2021 - 17:24 | 27.39k
Kuasa Kekerabatan dalam Pilkada 2020
Andang Masnur, Komisioner KPU Kab Konawe yang membidangi divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

TIMESINDONESIA, SULAWESI – Pilkada 2020 telah usai digelar, secara normatif semua berjalan aman, lancar dan kondusif. Sampai saat ini dari 270 daerah yang menggelar Pilkada sebagian sebentar lagi akan melakukan pleno penetapan pemenang Pilkada. Sedangkan sebagian lagi masih berproses di Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil yang digugat oleh para pemohon. 

Sejak kita menggelar Pilkada secara langsung pertama kali pada Juni tahun 2005, perkembangan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Masyarakat semakin hari semakin dewasa dalam menentukan pilihan dan sadar akan pentingnya menyalurkan hak pilih. Meski digelar dalam kondisi pandemi covid 19, angka partisipasi pemilih di beberapa daerah mencapai target nasional yakni 77.5%. Tercatat 5 daerah yang mencapai angka partisipasi tertinggi se Indonesia adalah Pegunungan Arfak 99,5%, Mongondow Timur 95,94%, Mongondow Selatan 94,54, Raja Ampat 93,67% dan Dompu 93,53%.

Dari cerita panjang hajatan Pilkada 2020 ini saya mencoba membuat catatan dari salah satu fenomena yang terjadi yakni hadirnya beberapa calon kepala daerah yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah. Begitu banyaknya calon kepala daerah yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat negara maupun daerah membuat beberapa kalangan menilai bahwa politik dinasti tumbuh subur dalam dunia demokrasi kita dewasa ini.

Politik Dinasti dan Oligarki Politik

Pada konteks bahasa dinasti kita kenal sebagai sebuah istilah dalam praktik politik zaman kerajaan. Kekuasaan akan turun temurun kepada keluarga ahli waris yang berhak melanjutkan tahta kekuasaan jika yang memangku jabatan tersebut telah mangkat atau tidak dapat lagi melanjutkan kekuasaannya. Dinasti politik dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan agar tidak jatuh kepada orang lain melainkan masih dalam lingkungan keluarga terdekat.

Praktik politik seperti ini telah ada sejak zaman kerajaan kuno baik di Indonesia itu sendiri maupun kerajaan lainnya di dunia. Seolah mengadopsi apa yang telah terjadi selama ini, maka dinasti politik juga berintegrasi dalam sistem perpolitikan kekinian. Jika cara kuno atau tradisional peralihan kekuasaan adalah dengan sistem penujukan kepada sang ahli waris kekuasaan maka dalam konteks kekinian peralihan kekuasaan dipraktikkan secara prosedural.

Sedangkan oligarki disebutkan adalah bentuk pemerintahan yang kekukasaannya dijalankan atau dipegang oleh suatu kelompok, baik kelompok keluarga maupun kelompok kelompok lainnya. Tumbuhnya oligarki kekuasaan bukan hanya terjadi saat ini. Menurut Vedi R Hadiz bahwa oligarki telah tumbuh pesat sejak zaman orde baru hingga setelah reformasi. Hanya saja yang membedakannya jika di zaman orde baru oligarki dipraktekkan hanya oleh penguasa, lain halnya dengan oligarki pasca reformasi yang mulai menyebar hingga ke daerah. Hal ini tentunya didorong oleh pola pemerintahan desentralilasi. 

Dinasti dan Konstitusi

Jika melihat sejumlah calon yang berasal dari kalangan keluarga pejabat maka tentu isu politik dinasti akan menjadi topik pembicaraan. Kolom-kolom diskusi menjelang Pilkada kemarin tidak sedikit yang membicarakan hal ini. Di beberapa daerah ada yang kepala daerahnya telah mencapai periode maksimal atau periode kedua dan tidak dapat lagi mencalonkan lalu kemudian digantikan oleh istrinya. Setidaknya ada enam daerah yang istri-istri bupati/wali kota memenangi kompetisi dan kemungkinan akan melanjutkan kekuasaan suami mereka. Misalnya Bupati Sleman, Sri Purnomo yang akan digantikan oleh istrinya Kustini. Bagitu juga yang terjadi di Banyuwangi, Sukoharjo, Pasangkayu dan Indragiri Hulu. Ada juga bupati yang nantinya akan digantikan oleh anaknya seperti yang terjadi di Tuban. Aditya Halindra merupakan anak dari Bupati dua periode Haeny Relawati yang berhasil ungul dari 2 pesaingnya di Pilkada kemarin.

Tetapi apakah hal tersebut menyalahi konstitusi demokrasi kita? Jawabannya tentu tidak. Sebab setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XII/2015 tentang pengujian Pasal 7 huruf r UU nomor 8 tahun 2015 maka keluarga dan kerabat dibolehkan untuk maju mencalonkan sebagai calon Kepala Daerah. Padahal dalam pasal tersebut dengan tegas berbunyi “warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Pada penjelasan UU, konflik kepentingan dengan petahana yang dimaksudkan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. 

MK berdalih bahwa pasal tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Andai saja pasal tersebut tidak diujikan dan masih berlaku dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentu saja kita akan mendapati fenomena yang lain dalam gelaran Pilkada tahun 2018 dan 2020 yang lalu. Tentu sanak family yang masih ada hubungan keluarga dengan kepala daerah incumbent tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 

Peralihan kekuasaan dengan cara mengikuti kontestasi pemilihan ini yang disebutkan sebagai praktik dinasti dengan cara prosedural. Fasilitas yang melekat secara alamiah pada diri calon yang berasal dari keluarga petahana dimungkinkan menjadikannya mampu dengan mudah mengungguli rivalnya pada setiap gelaran pemilihan. Sebagian kalangan menilai bahwa praktek politik dinasti ini mengkhawatirkan bagi demokrasi kita. Sebab orientasinya adalah bagaimana mempertahankan kekuasan tersebut dikalangan keluarga tertentu.

Perbaikan tatanan demokrasi kita menuju ke arah yang lebih baik sangat kita harapkan. Sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan dari gelaran Pemilu dan Pemilihan yang digelar sangat penting. Jika melihat draf RUU Pemilu yang sedang menjadi pembahasan di DPR, pada buku ketiga Pasal 182 tentang persyaratan pencalonan tidak terdapat hal yang membatasi sanak family dari kepala daerah incumbent untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Jika semua masyarakat teredukasi secara baik tentang pendidikan politik maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang calon yang berasal dari keluarga kepala daerah atau pejabat negara lainnya. Sebab yang menjadi penentu terpilih tidaknya calon tersebut adalah kembali kepada masyarakat atau wajib pilih. Masyarakat dengan pengetahuan politik yang dimilikinya tentu tidak akan bisa didikte atau diintervensi oleh kekuasaan untuk memilih calon tertentu. Pengawasan baik dari lembaga Bawaslu maupun dari masyarakat secara umum untuk menjamin bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa untuk memenangkan calon tertentu. Segala bentuk fasilitas yang melekat secara alamiah terhadap kepala daerah incumbent maupun pejabat negara lainnya tidak akan bisa mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Pada akhirnya pemilihan kepala daerah adalah ajang dalam menentukan siapa yang layak memimpin masyarakat dalam periode selanjutnya. Maka menciptakan pemilihan yang “fair” bagi semua kontestan untuk memenangkan hati masyarakat agar terpilih adalah tugas kita semua. Setiap calon diberi perlakuan yang sama dalam menggalang dukungan, sedangkan masyarakat diberikan haknya untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya. Dengan demikian perbaikan kualitas demokrasi kita bukan hanya tanggung jawab penyelenggara sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga kualitas demokrasi kita selanjutnya semakin baik Ammiiin… 

***

*) Oleh: Andang Masnur, Komisioner KPU Kab Konawe yang membidangi divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Sholihin Nur

EKORAN

TERBARU

  • SBY Bersumpah akan Menghadapi Siapapun yang Mengkudeta Partai Demokrat
    SBY Bersumpah akan Menghadapi Siapapun yang Mengkudeta Partai Demokrat
    25/02/2021 - 08:11
  • Ngopi Pagi: Iman
    Ngopi Pagi: Iman
    25/02/2021 - 07:56
  • Pemkot Palembang Gandeng Kemenparekraf RI untuk Pengembangan Pulau Kemaro
    Pemkot Palembang Gandeng Kemenparekraf RI untuk Pengembangan Pulau Kemaro
    25/02/2021 - 07:31
  • Kasus Covid-19 di Ponorogo Masih Tertinggi di Jatim
    Kasus Covid-19 di Ponorogo Masih Tertinggi di Jatim
    25/02/2021 - 06:58
  • Citadines Berawa Beach Bali of Ascott, Another Luxury Beyond Imagination
    Citadines Berawa Beach Bali of Ascott, Another Luxury Beyond Imagination
    25/02/2021 - 06:21

TIMES TV

Menko Airlangga Hartarto: Patuhi 3M Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

Menko Airlangga Hartarto: Patuhi 3M Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

15/12/2020 - 15:25

Teaser Terbaru Wonder Women 1984 Makin Seru

Teaser Terbaru Wonder Women 1984 Makin Seru
Ayo Kunjungi Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75

Ayo Kunjungi Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75
Meluaskan Manfaat

Meluaskan Manfaat
Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Ngopi Pagi: Iman
    Ngopi Pagi: Iman
    25/02/2021 - 07:56
  • Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa
    Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa
    24/02/2021 - 16:10
  • Harapan Terhadap Perubahan UU Pemilu
    Harapan Terhadap Perubahan UU Pemilu
    24/02/2021 - 16:06
  • Mengubah Stigma Milenial dalam Dunia Peternakan di Era 4.0
    Mengubah Stigma Milenial dalam Dunia Peternakan di Era 4.0
    24/02/2021 - 13:51
  • Menuju Hubungan Agama dan Negara di Indonesia yang Lebih Baik
    Menuju Hubungan Agama dan Negara di Indonesia yang Lebih Baik
    24/02/2021 - 12:02
  • Ngopi Pagi: Sombong
    Ngopi Pagi: Sombong
    24/02/2021 - 07:00
  • Menanamkan Kebaikan pada Anak di Dalam Rumah 
    Menanamkan Kebaikan pada Anak di Dalam Rumah 
    24/02/2021 - 01:49
  • Kritik dan Kebebasan Berpendapat
    Kritik dan Kebebasan Berpendapat
    23/02/2021 - 21:32

KULINER

  • Brokoli Pasta Solusi Sarapan yang Jadi Favorit Anak
    Brokoli Pasta Solusi Sarapan yang Jadi Favorit Anak
    25/02/2021 - 01:20
  • Ada Citarasa Variatif dan Modern di Limestory Coffee Favehotel Cilacap
    Ada Citarasa Variatif dan Modern di Limestory Coffee Favehotel Cilacap
    24/02/2021 - 13:13
  • Hadirkan Udang Asam Manis ala Restoran di Meja Makan Keluarga
    Hadirkan Udang Asam Manis ala Restoran di Meja Makan Keluarga
    24/02/2021 - 04:15
  • Warung Pecel Pincuk Ngisor Talok di Ngawi Jadi Langganan Pejabat Berburu Kuliner
    Warung Pecel Pincuk Ngisor Talok di Ngawi Jadi Langganan Pejabat Berburu Kuliner
    23/02/2021 - 14:04
  • Rumah Makan Ayam Gepuk Mi Benk Suguhkan Pemandangan yang Asri
    Rumah Makan Ayam Gepuk Mi Benk Suguhkan Pemandangan yang Asri
    23/02/2021 - 14:00
  • Penyidik KPK Bawa 2 Koper Usai Geledah Rumah Politikus PDIP
    Penyidik KPK Bawa 2 Koper Usai Geledah Rumah Politikus PDIP
    25/02/2021 - 00:10
  • Surat Larangan Salat Jumat hingga Paspampres Jokowi Nyungsep
    Surat Larangan Salat Jumat hingga Paspampres Jokowi Nyungsep
    25/02/2021 - 05:30
  • Kasus Dihentikan, Ini Pengakuan 4 Nakes yang Dituduh Menista Agama
    Kasus Dihentikan, Ini Pengakuan 4 Nakes yang Dituduh Menista Agama
    25/02/2021 - 01:22
  • Kisah Jasmine Crowe, Miliarder yang Kaya dari Bantu Lawan Kelaparan
    Kisah Jasmine Crowe, Miliarder yang Kaya dari Bantu Lawan Kelaparan
    25/02/2021 - 03:01
  • Pamer Video Bareng Widi Vierratale, Kevin Aprilio Sindir Nissa Sabyan?
    Pamer Video Bareng Widi Vierratale, Kevin Aprilio Sindir Nissa Sabyan?
    25/02/2021 - 08:00