Kota Pagaralam Butuh Ribuan Bantuan Rumah Swadaya

TIMESINDONESIA, PAGARALAM – Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Pagaralam, Sumatra Selatan sejak tahun 2015-2020 tercatat sebanyak 2.694 unit bantuan rumah swadaya yang berhasil ditangani, baik itu yang bersumber dana dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Plt Dinas Perkim Kota Pagaralam, David Kennedy ST MM melalui Kabid Perumahan dan PSU Dinas Perumahan dan Perkim Kota Pagaralam, Lengga Heriadi, Senin (18/1/2021) saat ini Kota Pagaralam masih membutuhkan sekitar 3.741 unit lagi bantuan rumah swadaya, baik itu Peningkatan Kualitas (PK) atau rehab maupun pembangunan baru. 

“Karena berdasarkan data saat ini, masih ada sekitar 1.009 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk diusulkan mendapatkan bantuan rehab dan 2.732 backlog (satu rumah dua kepala keluarga) untuk bantuan pembangunan baru,” terangnya.

Lengga mengatakan, khusus untuk peningkatan kualitas atau rehab dari 35 Kelurahan yang ada di Kota Pagaraalam, hampir seluruhnya sudah ditangani, kecuali satu Kelurahan yakni Gunung Dempo, yang mayoritas bangunan masih berdiri di tanah milik PTPN VII.

“Sementara untuk Pembangunan baru dari 2.732 data backlog, baru tertangani 2.014 unit, dan jumlah ini kemungkinan bertambah, seiring dengan penambahan keluarga baru yang biasanya adalah pengantin baru, namun masih tinggal bersama orangtua,” jelasnya.

Di tahun 2021 ini juga, jelas Lengga, Kota Pagaralam kembali mendapatkan bantuan sebanyak 276 unit untuk peningkatan kualitas bagi RTLH, dengan penerima manfaat adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melaui BSPS Reguler Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan usulan tahun 2020 laku

Rinciannya, sebut Lengga, untuk BSPS Reguler ada 200 unit yakni 50 unit di Kelurahan Agung Lawangan, 50 Unit Kelurahan Bumi Agung, 50 unit Kelurahan Jangkar Emas, dan 50 unit Kelurahan Rebah Tinggi dengan besaran dana 4 Miliar, yang nantinya satu penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 Juta, dengan Rp.17,5 juta bentuk matrial dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Sedangkan, untuk peningkatan kualitas yang bersumber dari DAK, Lengga merincikan ada sebanyak 76 unit, yang terdiri dari 21 unit Kelurahan Kuripan Babas,25 Unit Kelurahan Dempo Makmur dan 30 unit Kelurahan Dempo Makmur. “Dan saat ini tengah menunggu SK yang jika tidak ada halangan akan mulai dilaksanakan pada Maret 2021 mendatang,” ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement