Urgensi Paradiplomasi dalam Pembangunan Perekonomian Daerah dan Nasional

TIMESINDONESIA, MALANG – Melihat judul saja, mungkin sudah menjadi pertanyaan beberapa orang, apa sih yang dimaksud dengan paradiplomasi? Paradiplomasi memiliki 2 dasar kata yakni, parallel dan diplomasi. Secara mudah paradiplomasi ini bisa dipahami dengan pemerintah daerah melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah daerah lain yang bertujuan untuk mengembangkan, membangun ataupun membentuk potensi baru disuatu daerah.

Jika biasanya pemerintahan pusat yang melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain dalam rangka meningkatkan kerjasama atau meningkatkan mutu negara dibidang tertentu, pemerintah daerah hari ini juga dapat melakukan hubungan luar negeri dengan pemerintah daerah dari negara lain.

Pemerintah daerah hari ini memiliki peran besar layaknya pemerintah pusat, karena keberhasilan politik luar negeri secara keseluruhan dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri. Selain itu munculnya paradiplomasi ini juga didorong dengan adanya perubahan bentuk pemerintah Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang membuat pemerintah daerah menjadi daerah otonom yang berhak mengurus diri sendiri.

Transformasi model tata kelola pemerintahan ini membuat pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan pembangunan dengan membuka akses kerjasama dengan lembaga pemerintah daerah diluar negeri. Hal ini bukanlah gagasan baru, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang mengenai kewenangan yang didapatkan oleh pemerintah daerah, di UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah pusat yang memberi peluang daerah untuk melakukan kerja sama internasional.

Setiap pemerintah daerah berhak dan mendapatkan kesempatan untuk turut berperan aktif untuk meningkatkan pembangunannya. Bisa dianggap pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memajukan ekonomi masyarakat. Apalagi di era yang mana arus informasi dapat berjalan dengan cepat, pergerakan manusia dan arus modal serta ekonomi bergerak lintas negara bahkan lintas benua, membuat peranan atau kewenangan yang didapatkan oleh pemerintah daerah ini sebagai suatu kesempatan besar untuk pembangunan.

Praktek paradiplomasi ini tidak terbatas pada hal pembangunan ekonomi saja, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan untuk melakukan kerjasama dalam bidang apapun namun tentunya harus tetap sejalan dengan undang-undang. Adanya kebebasan dalam melakukan kerjasama di berbagai bidang ini karena pada dasarnya pemerintah daerah yang paling mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan apa yang paling dibutuhkan untuk pembangunan di daerahnya. Misalnya suatu daerah mengalami ketertinggal dalam sektor ekonomi di bidang pariwisata, maka tidak menutup kemungkinan jika daerah ini melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain diluar negeri untuk pengembangan wisata.

Dengan harapan munculnya kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah, dan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan ini juga dinilai dapat menumbuhkan kreatifitas pemerintah daerah dan kritis terkait dengan kegiatan kerjasama yang dapat meningkat perekonomian daerah. Selain itu hal ini bisa membawakan kemudahan untuk pembangunan ekonomi daerah karena kerjasama bisa dilakukan secara langsung dan bisa juga dikatakan sebagai pemangkasan birokrasi.  

Praktek paradiplomasi ini menjadi penting untuk dilakukan ditengah arus globalisasi saat ini, karena sudah tidak memadai jika pemerintah daerah hanya memusatkan dan menggantungkan kebijakan pembangunan ekonomi di ibu kota.

Sementara itu negara, perusahaan swasta bahkan individu saling bersaing maka daerah pun juga bisa muncul sebagai aktor yang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi, perdagangan internasional bahkan bersaing di pasar global.

Lalu apa yang membuat paradiplomasi ini bisa menjadi bagian dari pembangunan perekonomian nasional?

Praktek paradiplomasi bisa menjadi stimulus untuk munculannya para pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang proaktif dalam melakukan terobosan pembangunan daerahnya.  Selain untuk memajukan daerah, paradiplomasi dapat menjadi bagian kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia. Berangkat dari sebuah asumsi economic foreign policy, bahwa keberhasilan ekonomi luar negeri suatu negara merupakan hasil dari kapasitas dan kemampuan domestik suatu negara yang terakumulatif.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi di daerahnya secara tidak langsung juga bisa dikatakan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Maka penting bagi Indonesia untuk melibatkan pemerintah daerah dalam praktek diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan.

Kegagalan untuk menghasilkan perangkat diplomasi yang utuh dapat berdampak pada output ekspor yang terbatas, keterlibatan pemerintah daerah bisa menumbuhkan berbagai macam opsi dalam hal perdagangan salah satunya. Paradiplomasi dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional karena dalam praktiknya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi diharap bisa memberikan hasil optimal bagi kepentingan nasional. 

***

*) Oleh: Hayatunufus, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement