Dinas Perkim Kota Pagaralam Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kota Bengkulu

TIMESINDONESIA, PAGARALAM – Sebagai salah satu daerah di Sumatera yang pertama kali mendapat bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS) Bangun Baru yang dimulai pada 2018, Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) Kota Pagaralam dinilai lebih maju dibanding Dinas Perkim daerah lain.

Oleh karena itulah, Komisi II DPRD Kota Bengkulu melakukan kunjungan kerja Dinas Perkim Kota Pagaralam, Kamis (14/1/2021).

Diakui Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Indra  jika Dinas Perkim Kota Bengkulu juga sudah mendapat bantuan program dari kementerian seperti sanitasi,peningkatan kualitas bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Akan tetapi khusus untuk Program BSPS pembangunan baru (PB) seperti yang ada di Pagaralam belum ada di Kota Bengkulu.

"Dengan itulah pihaknya datang guna mengetahui cara Perkim Kota Pagaralam mendapatkan program tersebut melalui kementerian PUPR Ditjen Perumahan yang nantinya diterapakan di Kota Bengkulu," katanya.

Ia mengatakan, selain pembangunan baru untuk lahan kosong ini, menarik juga melihat program Perkim Kota Pagaralam dalam mensertifikatkan sejumlah aset pemkot Pagaralam yang asset berupa lahan masih belum mengantongi dokumen kekuatan hukum (sertfikat atau SHM).

"Karena tak sedikit juga aset pemerintah Kota bengkulu hingga saat ini belum memiliki sertifikat dan kekuatan hukum," ujarnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Perkim Kota Pagar Alam David  mengatakan,bahwasanya sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 Kota Pagaralam telah mendapat 164 Unit Pembangunan Baru di lahan kosong baik itu untuk individual.

Seperti di Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagaralam Utara sebanyak 58 unit dan 55 unit di Kelurahan burung dinang sementara untuk pembangunan baru satu hamparan atau berbasis komunitas sebanyak 51 unit yang ada di Talang Ternak Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan.

"Hanya saja sebanyak 435 unit pembangunan baru yang kita usulkan untuk tahun 2020 lalu hingga saat ini belum terealisasi," jelasnya.

Akan tetapi, kata David, untuk kategori peningkatan kualitas (PK) atau yang dalam bahasa kerennya bedah rumah beberapa usulan sudah terealisasi dari berbagai sumber dana baik itu melalui APBN maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara,Kabid Perumahan dan PSU Perkim Kota Pagaralam Lengga Heriadi menambahkan bahwa untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan ini baik untuk rehab maupun pembangunan baru, tahap awalnya adalah melakukan pendataan oleh tim yang di SK Kepala Daerah, dalam hal ini Wali kota.

"Dan pendataan ini rutin dilakukan selama dua tahun sekali untuk nantinya mengetahui berapa banyak RTLH dan berapa Backlog (satu rumah dua KK) di Kota Pagaralam yang nantinya akan diverifikasi untuk dikatakan layak atau tidak mendapatkan bantuan program BSPS tersebut," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement