DPRD Majalengka Dorong Pemkab Beli Mesin PCR

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – DPRD Majalengka, Jawa Barat Mendorong Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membeli mesin PCR (Polymerase Chain Reaction) sebanyak-banyaknya.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, Dhora Darojatin mengatakan, mesin PCR menjadi salah satu mesin yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

"Saya dari awal sampai akhir sepertinya PCR menjadi salah satu yang dibutuhkan karena bisa menekan masalah sosial juga," ungkap Dhora, Kamis (14/1/2021)

Selain itu, pihaknya juga melihat bahwa keterlambatan hasil pemeriksaan PCR bagi masyarakat yang meninggal dunia saat ini masih lamban dan kerap menimbulkan permasalahan sosial dilingkungan masyarakat.

"Sekarangkan masalahnya meninggal hasil PCR bulum ada, karena harus dikirim keluar atau nunggu berhari-hari gak mungkin kan jenazah didiamkan 3 hari gitu kan. Tapi kalau mungkin 8 jam masih bisa ditunggu dulu sampai hasil PCR ada. Kalau memang negatifkan tinggal pemakaman seperti biasakan," jelasnya.

Untuk itu, Ia mendorong pemerintah membeli PCR sebanyak-banyaknya. Terlebih, di Labkesda sedang kalibrasi, berarti hanya mengandalkan satu mesin PCR di Majalengka. "Dan itu kurang sekali, dengan kasus yang semakin banyak seperti ini," kata politisi PKS ini.

Selain itu dirinya juga sangat mengapresiasi adanya pertemuan dengan tim gugus tugas walaupun terkadang menurutnya kerap terjadi miss kordinasi antara tim gugus tugas dan DPRD.

"Hasilnya luar biasa banyak informasi yang kita tahu dan intinya Satgas sudah berupaya bagimana untuk melaksanakan hanya kadang kita miss kordinasi mungkin. Makanya tadi banyak hal," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Hamdi menambahkan bahwa kinerja organisasi Covid-19 sudah bagus dan Ketua DPRD diposisikan sebagai Wakil Ketua dalam organisasi tersebut, namun yang menjadi persoalannya, DPRD seringkali tertinggal dalam perkembangan informasi Covid-19 di Kabupaten Majalengka.

"Oraganisasi Covid-19 sudah bagus Ketua Dewan diposisikan sebagai Wakil Ketua. Jadi setiap perkembangan per detiknya itu harusnya apa yang diketahui dewan itu seimbang tidak tertinggal. Kalau sekarang keliatannya dewan itu tertinggal informasi. Harusnya engga karena Ketua Dewan adalah Wakil Ketua Satgas," tambahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement