Aktivis Anti Korupsi Blitar Desak Mak Rini-Rahmat Usut Oknum Intervensi OPD

TIMESINDONESIA, BLITAR – Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar, M Triyanto mendesak Mak Rini-Makdhe Rahmat untuk mengusut oknum yang diduga tim sukses yang membawa nama Mak Rini - Makdhe Rahmat. Dari info yang beredar, oknum tersebut mengintervensi para kepala dinas atau kepala OPD kaitannya dengan lelang jabatan.

Menurut Triyanto, intervensi oknum itu kontra produktif dengan semangat profesionalisme Mak Rini - Makdhe Rahmat dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih.

"Ini tidak etis, apalagi badut-badut politik yang melakukan lelang jabatan tersebut sangat memalukan. Jangan sampai apa yang disampaikan mewujudkan pemerintahan yang bersih, hanya retorika atau sekedar slogan saja," urainya, Rabu (13/1/2021).

Lebih lanjut, Triyanto menjelaskan, oknum yang melakukan hal tersebut, yang disebutnya Badut Politisi ini akan mengendalikan pemerintahan Mak Rini - Makdhe Rahmat kedepannya. 

"Belum resmi dilantik saja sudah seperti ini, bagaimana nanti setelah dilantik. Kedepan pemerintahan Mak Rini - Makdhe Rahmat bisa dikendalikan orang luar," jelasnya.

Oleh karena itu, Triyanto mendesak Mak Rini dan Makdhe Rahmat untuk mengusut oknum tersebut. Karena jika tidak diambil tindakan untuk menghentikannya, akan kontra produktif dengan apa yang disampaikan saat kampanye untuk tidak intervensi birokrasi.

"Kami akan mengumpulkan bukti-bukti, kalau benar sesuai informasi yang beredar terbukti demikian kami akan mengambil sikap," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Terpilih, Rahmat Santoso atau Makdhe Rahmat menegaskan bahwa pasangan Calon Bupati Blitar terpilih, Rini Syarifah-Rachmat tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah apapun dan kepada siapa pun untuk mengintervensi Operasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar. 

Hal itu ia tegaskan menyusul adanya oknum yang diduga tim sukses yang membawa nama Mak Rini - Makdhe Rahmat. Dari info yang beredar, oknum tersebut mengintervensi para kepala dinas atau kepala OPD kaitannya dengan lelang jabatan.

"Kami menghormati pemerintahan beliau berdua (Rijanto dan Marhaenis), yang masih sah memimpin Kabupaten Blitar sampai akhir masa jabatannya. Kami tidak mau intervensi terhadap birokrasi, serta mencampuri pemerintahan beliau," ucapnya.
 
Makdhe Rahmat mengatakan, ia bersama Mak Rini saat ini sambil menunggu pelantikan pada Pebruari 2021 mendatang akan mematangkan program-program pembangunan sesuai visi misi kampanye yaitu bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi. 

"Kami belum bertindak dan mengambil kebijakan apapun. Karena kami belum dilantik," tambahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement