Peristiwa Daerah

Pastikan Penyaluran Bansos Berjalan Baik, Komisi IV DPRD Tuban Kunker Ke Dinsos P3A

Rabu, 13 Januari 2021 - 18:57 | 23.44k
Komisi 4 DPRD Tuban saat kunjungan kerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban (13/01/2021) (Ahmad Istihar/TIMES Indonesia) 
Komisi 4 DPRD Tuban saat kunjungan kerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban (13/01/2021) (Ahmad Istihar/TIMES Indonesia) 

TIMESINDONESIA, TUBAN – Menjelang penyaluran progam sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai BPNT pada Kamis (14/01/2021), Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti bersama anggota melaksanakan kunjungan kerja ke Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Rabu (13/01/2021) 

Kunker itu untuk memastikan kesiapan Dinsos P3A dalam persiapan tahapan penjadwalan penyaluran sejumlah program bantuan sosial Kementerian Sosial di Pemkab Tuban.

"3 progam bansos sudah ditetapkan pak Presiden Jokowi yakni Kartu Sembako/ BPNT, PKH, BST," ujarnya

"Kami ingin tahun kejelasan jumlah penerima BPNT dan Jumlah Penerima PKH dan BST di kabupaten Tuban. Sebab, sudah berjalan tahunan belum ada kejelasan riilnya," imbuh politisi perempuan partai Gerindra tersebut. 

Plt Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono didampingi Sekretaris Dinas Emanuel SY, yang menemui anggota Komisi IV DPRD Tuban itu menjelaskan bahwa terdapat pengurangan data keluarga penerima manfaat atau KPM sejumlah 21.881 orang tanpa adanya verifikasi dan validasi dilapangan. 

"Kami menyampaikan bahwa operator harus segera mengup-grade data yang invalid dari data kependudukan dan tergraduasi sesuai BNBA melalui sistem informasi kesejahteraan sosial atau SIKG- NG Pusdatin Kemensos," imbuh Astuti

Untuk itu Dewan menyarankan dinsos P3A Tuban, bekerjasama dengan operator desa yang sudah diberikan pelatihan sehingga dinsos juga bisa melakukan perbaikan data melalui tenaga dan sistem operator tersebut. 

"Verifikasi faktual harus dilakukan pendamping serta memprioritaskan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan belum dapat bantuan apapun itupun harus kerjasama dengan operator desa," lanjutnya.

Menyikapi teknis penyaluran BPNT dengan melibatkan 20 suplier penyedia barang tunjukan Dinsos P3A, Ketua Komisi IV DPRD Tuban menekankan, jika terdapat bahan makanan yang tidak layak konsumsi untuk diputus kontraknya. "Karena ini sudah terjadi berulang-ulang sehingga tidak cukup mengganti barang saja. Perlu ketegasan," serunya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES