Peneliti LPEM UI: Kementan RI Perlu Diberi Ruang dalam Kebijakan Impor

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto menilai seharusnya pemerintah memberikan wewenang lebih kepada Kementan RI untuk mengatur lalu lintas impor. Sebab selama ini, keputusan tersebut masih berada di Kementerian Perdagangan.

"Yang lebih kompeten membuka kran impor ya yang menangani produksi. Jadi berikan wewenang ke Kementan untuk memutuskan perlu impor atau tidak," ujar Riyanto, Rabu (13/1/2021).

Diketahui, upaya Kementan RI dalam mengurangi ketergantungan pangan terhadap produk impor terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meningkatkan produksi pertanian secara nasional. Hasilnya, impor pangan di tahun 2020 lalu berkurang hingga sebesar 10,2 persen (BPS). 

Angka penurunan tersebut disebabkan karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangunkan potensi pangan di banyak daerah. Dalam hal ini, Kementan juga terus membuka perluasan areal tanam dan meningkatkan produksi lokal.

Lebih lanjut Riyanto mengatakan bahwa kebijakan impor saat ini membuat petani enggan berproduksi karena harganya kalah bersaing. Hal tersebut tentu saja akan merugikan petani yang dapat mempengaruhi produktivitas.

"Contoh saja impor beras beberapa tahun lalu, begitu harga mendekati bagus buat petani, tapi beras impor datang. Akhirnya minat menanam menurun, apalagi harga input naik, biaya produksi naik," tandas Peneliti LPEM UI, Riyanto terkait perlunya Kementan RI diberi ruang dalam kebijakan impor. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement