Dinilai Tak Serius Tangani Banjir Bengawan Njero, DPRD dan Pemkab Lamongan Didemo

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Warga kasawan Bengawan Njero bersama Peregerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan. Aksi tersebut dilakukan karena pemerintah dinilai tak serius dalam menangani banjir yang setiap tahun terjadi.

Koordinator aksi, Yoyok, menyebut bahwa Pemkab Lamongan sangat lambat dalam menangani banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun.

"Kami mempertanyakan keseriusan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir, karena pompa pembuangan baru diaktifkan ketika ada protes warga, pembersihan eceng gondok juga baru dilakukan saat sudah banjir," kata Yoyok, saat berorasi di depan Kantor DPRD Lamongan, Rabu (13/1/2021).

Selain itu, Pemkab Lamongan juga dinilai gagal memfungsikan sungai, waduk, embung, dan rawa sebagai tempat penampungan air, sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi. Akibatnya bencana banjir tidak dapat dihindari.

"Pemerintah Kabupaten Lamongan juga gagal dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya," tuturnya.

Dalam aksinya, warga dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang untuk penanganan banjir.

Untuk tuntutan jangka pendek, pemerintah diminta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk materiil dan non materil. Kemudian normalisasi jangka pendek dalam bentuk pembersihan sungai dari sampah dan enceng gondok, optimalisasi pompa dan pintu air, ganti rugi petambak dalam bentuk asuransi serta dibuatnya posko penanggulangan banjir di daerah terdampak.

Sedangkan tuntutan jangka panjang diantaranya peninggian bahu jalan baik dalam naungan Kabupaten Lamongan maupun Provinsi Jawa Timur. Kemudian optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan waduk, rawa, embung dan sungai, realisasi satgas banjir yang sudah dibentuk serta memfungsikan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembungan Akhir (TPA) secara masif.

Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, meminta warga untuk tidak menyalahkan siapapun. Karena menurut Ghofur, Pemkab Lamongan maupun DPRD telah berupaya mencari solusi agar banjir segera surut.

"Ini bencana, jangan salahkan siapapun. Karena kita semua tahu debit air ini sangat tinggi, ini bukan dibuat-buat, datangnya air di wilayah utara ini tidak dibuat-buat, ini memang rezeki dari Allah, kita syukuri. Pemerintah telah menerjunkan petugas dan melakukan penanggulangan," kata Ghofur, di hadapan pendemo.

Ghofur menambahkan, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir, dengan melakukan normalisasi sungai.

"Pemkab lamongan sejak beberapa tahun sudah cari cara biar Bengawan Njero tidak banjir. Normalisasi sudah dilakukan, tapi debit air tahun ini memang sangat besar," ucap Ghofur, yang kemudian menandatangani lembar pakta integritas, sebagai bukti bahwa DPRD menyetujui tuntutan pendemo.

Setelah tuntutan disetujui Ketua DPRD Lamongan, pendemo melanjutkan aksinya di depan Kantor Pemkab Lamongan, untuk menemui Bupati.

Sayangnya, orang nomor satu di Kabupaten Lamongan tersebut tak kunjung menemui pendemo. Karena merasa kecewa, warga Bengawan Njero bersama PMII memasang spanduk besar bertuliskan "Kantor ini Disegel oleh Rakyat yang Terendam Banjir" di pintu gerbang Kantor Pemkab Lamongan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement