Komisi IX DPR RI: Masyarakat jangan Ditakuti Ancaman Sanksi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari PKB, Nur Yasin meminta pemerintah tidak menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. Ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Dirut Biofarma, Selasa (12/1/2021).

Sanksi tersebut tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana yaitu penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta.

 "Pak, kalau ini sampai orang yang mau beli makan aja sulit, bagaimana mau didenda sebesar ini. Tolong jangan diaplikasikan undang-undang ini kepada mereka. Supaya tidak perlu mengaplikasikan undang-undang ini kepada mereka berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dengan bahasa lokal,"  ungkap Nur Yasin yang merupakan putra daerah Jember.

Ia memberikan solusi agar pemerintah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai vaksin covid-19. Bahkan ia mengusulkan untuk memakai bahasa daerah agar memudahkan masyarakat memahami secara utuh mengenai vaksin. Apabila masyarakat faham, ia tidak mungkin melanggar undang-undang tersebut dan tidak akan mendapatkan sanksi yang cukup besar. 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Fadholi juga menyuarakan hal yang senada. Menurutnya, saat ini tugas pemerintah ialah bagaimana menumbuhkan minat masyarakat untuk ikuti program vaksinasi. "Bagaimana menumbuhkan masyarakat untuk bisa minta divaksin bukan ditakut-takuti dengan masalah ancaman sanksi," kata Fadholi, seperti dikutip dari kontan.co.id.

Fadholi meminta pemerintah membuat sosialisasi vaksinasi. Salah satunya dengan menghadirkan penerima vaksin dari luar negeri yang sudah terlebih dahulu divaksin.

"Testimoni dari beberapa masyarakat yang sudah divaksin di China misal atau di Inggris atau di manapun tayangkan itu bahwa ini sudah divaksin kemudian hasilnya bagus. Kalau ini yang dikedepankan maka minat masyarakat untuk bisa melakukan vaksin Covid-19 akan lebih tinggi," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement