Proyek USAID SEA Selesaikan Target Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan KKP di Maluku Utara

TIMESINDONESIA, TERNATE – USAID menggelar rangkaian kegiatan penutupan kegiatan proyek Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA) di Provinsi Maluku Utara, Jumat (11/12/2020). 

Acara ini sekaligus merayakan hasil capaian proyek yang dikerjakan melalui kemitraan erat dengan pemerintah daerah, para mitra pelaksana, pemangku kebijakan, dan masyarakat lokal.

Melalui proyek ini, USAID mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi ikan dan ketahanan pangan serta pembentukan kawasan konservasi perairan di Maluku Utara.

Proyek ini juga untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“USAID SEA bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung pembentukan 6 kawasan konservasi perairan (KKP) dengan total luasan 667,683 Ha. Tiga KKP yaitu Pulau Rao-Tanjung Dehegila (Morotai), Pulau Mare, dan Kepulauan Sula sudah dalam tahap penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Buyung Radjiloen

Buyung mengatakan bahwa kelestarian sumber daya laut sudah menjadi isu nasional dan global yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Seperti halnya di beberapa bagian di Indonesia, di Maluku Utara praktik perikanan ilegal atau IUU fishing juga menjadi tantangan utama dan hal ini dapat mengancam ketersediaan ikan di Maluku Utara.

Hadir dalam acara tersebut, Acting Director Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Jason Seuc, yang memberikan sambutan dan penghargaan kepada para mitra dan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, khususnya DKP Provinsi Maluku Utara yang telah mengupayakan pengarusutamaan proyek ini dan memberikan akses dan kolaborasi pengelolaan Perikanan berkelanjutan selama masa pelaksanaan proyek.

Jason mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan seluruh mitra kerjasama kami. Dengan komitmen yang tinggi, bersama-sama telah mendorong pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan. Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID, bangga dengan hasil capaian dari hasil kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“USAID SEA telah membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan dan peraturan berdasarkan data ilmiah dan proses yang partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian perikanan karang, telah disusun sebuah rancangan Gubernur. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga potensi lestari ikan karang di level kurang lebih 1,450 ton per tahun dan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi banyak nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan,” ungkap Jason Seuc dalam sambutannya.

Dalam sambutannya Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Umar Sangadji, SE, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID Indonesia atas pelaksanaan proyek USAID SEA selama lima tahun yang dimulai pada tahun 2016.

“Seperti kita ketahui, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Proyek USAID SEA telah melakukan kerja sama yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 Indonesia. Selama masa proyek, USAID SEA menginisiasi berbagai program dalam hal pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Kawasan Konservasi Perairan, Rencana Tata Ruang Laut, serta Penegakan Hukum dalam penanggulangan perikanan yang merusak dan ilegal (IUU Fishing),” tambahnya dalam sambutan yang sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan Proyek USAID SEA di Maluku Utara.

Dengan dukungan dari Proyek SEA USAID, pemerintah provinsi Maluku Utara dan pemangku kepentingan terkait berhasil menyelesaikan rencana tata ruang laut provinsi Maluku Utara pada tahun 2018, yang secara efektif mengidentifikasi dan menetapkan wilayah pemanfaatan seluas 7.942.405 ha. perairan provinsi.

Proyek USAID SEA mendukung desain, pengembangan, keterlibatan pemangku kepentingan, pembentukan / perluasan dan proses formalisasi enam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang mencakup area seluas lebih dari 660.000 ha. Berdasarkan peringkat efektivitas KKP Indonesia, KKP Widi saat ini telah mencapai tingkat efektivitas 3 (hijau-90) sedangkan yang lainnya berhasil mencapai tingkat 2 (kuning-100).

Proyek SEA USAID juga mendukung penelitian, penilaian stok, desain, pengembangan dan produksi Rencana Pengelolaan Ikan Karang di Maluku Utara (mencakup area seluas 41.600 ha terumbu karang di sekitar Pulau Halmahera) sebagai dukungan untuk melaksanakan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM ) di wilayah tersebut.

Maluku Utara juga berkontribusi pada rencana pengelolaan ikan pelagis kecil yang lebih besar (sub-FMA) yang didukung oleh Proyek USAID SEA. Tata kelola perikanan didukung melalui Komite Pengelolaan Bersama Perikanan, dan Kelompok Kerja Perikanan Maluku Utara yang difasilitasi oleh Proyek USAID SEA.

Provinsi ini juga berhasil mendaftarkan 442 kapal penangkap ikan skala kecil, dan menjadi tuan rumah bagi serangkaian uji coba inovatif, termasuk pengujian uji coba OceanEye yang merupakan aplikasi teknologi keuangan (fintech) inovatif yang dapat digunakan oleh industri pariwisata bahari, khususnya operator selam dan wisatawan, untuk melaporkan keberadaan spesies karismatik di area KKP serta kawasan serupa lainnya. OceanEye memungkinkan pengumpulan dana dari kegiatan pariwisata yang dapat digunakan untuk pengelolaan pariwisata bahari secara berkelanjutan.

Proyek ini juga mendukung kegiatan pengawasan di kawasan pesisir dan laut di provinsi Maluku Utara melalui pendampingan dan pelatihan bagi 16 kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), dan diperkuat melalui sistem telekomunikasi yang telah mengarah pada pengurangan pelanggaran di perairan ini, termasuk penangkapan nelayan ilegal.

Selain itu, juga mendukung pengembangan sembilan ketetapan hukum provinsi, termasuk keputusan penetapan KKP yang disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan peraturan gubernur tentang rencana pengelolaan ikan karang, rencana pengelolaan tata ruang laut, dan peraturan untuk memerangi penangkapan ikan yang merusak.

Dan di tingkat masyarakat, proyek USAID SEA mendampingi dan melatih 235 tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Pejuang Laut (8 persen perempuan).  Pelatihan ini telah menambah pengetahuan dan ketrampilan para Pejuang Laut dalam mensosialisasikan pengelolaan kawasan pesisir dan perairan yang berkelanjutan dan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.

Tak hanya itu, proyek USAID SEA juga mendukung pembentukan 37 forum untuk perubahan, termasuk 12 asosiasi nelayan Perdagangan yang Adil; pengembangan mata pencaharian alternatif dalam pengembangan ekowisata skala kecil dan kerajinan; dan pelatihan 314 pemangku kepentingan (25 persen perempuan). Proyek USAID SEA telah memberikan pelatihan bagi pejabat pemerintah, nelayan dan anggota masyarakat.

Hingga saat ini, Proyek USAID SEA Project telah mendukung pembentukan dan pengesahan 14 (empat belas) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas hampir 1,6 juta hektar di Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Proyek USAID SEA juga mendukung13 asosiasi perikanan tuna skala kecil untuk menerapkan sertifikasi Fair Trade USA. Sertifikasi ini sudah berhasil mendapatkan pembayaran premium dengan total sekitar 1,17 miliar Rupiah. Dana ini telah disalurkan langsung ke masyarakat untuk mendukung program sosial dan aktivitas perikanan.

Proyek lima tahun (2016-2021) dengan total dana lebih dari USD 31 juta ini merupakan dukungan Pemerintah Amerika melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan tata kelola sumber daya Perikanan dan konservasi laut di tiga provinsi dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 yang meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Acara penutupan proyek USAID SEA ini, dikombinasikan dengan pameran hasil proyek dalam rupa foto, desain alat peraga dan permainan, serta buku-buku publikasi ini dihadiri secara virtual dan offline oleh wakil mitra, penerima manfaat, pemerintah daerah, akademik, serta swasta. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement