PBB-P2 Tuban Capai Rp36,295 Miliar, Naik Tipis Dibanding Tahun Lalu

TIMESINDONESIA, TUBAN – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2020 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mencapai Rp. 36,295 Miliar. Target yang ditetapkan naik tipis sebesar Rp31 miliar yakni 117,08 persen.

Jumlah tersebut naik sekitar Rp9 miliar atau 36,126 persen dibandingkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp28,486 miliar. Objek pajak Kabupaten Tuban tahun 2020 meningkat menjadi 706.894 dari sebelumnya 699.815 di tahun 2019, dan 691.686 objek pajak di tahun 2018.

"Hingga 30 November 2020, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp36,295 miliar melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp31 miliar (117,08 persen)," kata Bupati Fathul Huda, dalam keterangan resmi dari Media Center Tuban yang diterima TIMES Indonesia Rabu (02/12/2020). 

Bupati juga memberikan apresiasi kepada tim intensifikasi PAD Kabupaten Tuban, camat, lurah/kepala desa yang berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

“Penghargaan ini diharapkan menstimulus Camat, Kepala Desa dan wajib pajak untuk berperan aktif dalam pemungutan PBB-P2,” harapnya.

Meski pada masa pandemi Covid-19, lanjut Bupati Huda, pemungutan PBB-P2 tahun 2020 berjalan lancar, tanpa adanya gejolak, dan melebihi target. Hal ini dianggap Bupati sebagai menandakan perekonomian masyarakat desa relative stabil, utamanya sektor pertanian. Sektor pertanian juga berkontribusi tinggi pada PDRB Kabupaten Tuban.

Ditegaskan, pemungutan PBB-P2 dilarang membebani masyarakat dengan biaya di luar ketentuan. "Tidak ada pungutan liar sepeserpun," tegasnya. 

Tidak hanya itu, semua pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak tidak disalahgunakan. Kedepannya pelayanan PBB-P2 dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Tuban, Dra. Rini Indrawati, dalam laporannya menyebutkan Kecamatan Kenduruan, Bancar, dan Kecamatan Jatirogo menjadi kecamatan yang dapat mengulang sukses lunas tercepat.

"Pada tahun ini juga terdapat tiga kecamatan baru yang lunas tercepat, yaitu Kecamatan Senori, Palang, dan Kecamatan Merakurak," paparnya.

Rini Indrawati menerangkan, pelaksanaan penyerahan PBB-P2 dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya karena menerapakan protokol kesehatan, dan pembatasan jumlah kehadiran. Tujuannya, agar tidak menjadi klaster baru dan memberi teladan bagi masyarakat. Meski demikian tidak mengurangi maknanya. Masyarakat dapat ikut menyaksikan melalui siaran langsung. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement