DFW Indonesia: Evaluasi Kebijakan Tidak Hanya Izin Ekspor Benih Lobster

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan evaluasi kebijakan yang dilakukan pasca penangkapan Edhy Prabowo jangan berhenti hanya soal izin ekspor benih lobster, tetapi diperluas pada kebijakan perizinan lainnya.

Abdi Suhufan mengingatkan selain izin benih lobster, sistem perizinan lain pada sektor kelautan dan perikanan perlu mendapat pengawasan semua pihak terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terdapat kewenangan perizinan lain di KKP yang rawan seperti pertambakan, tata ruang pesisir dan laut, reklamasi dan izin kapal ikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/12/2020), seperti dikutip antaranews.com.

Menurut Abdi, walau potensi pidana korupsi terkait kasus ekspor benih lobster bernilai kecil, tetapi berdampak besar secara psikologis. Hal ini juga menjadi peringatan bahwa sektor kelautan dan perikanan masih rawan praktik korupsi.

"Dan jika tidak terungkap akan menjadi pintu masuk praktik korupsi lain di sektor kelautan dan perikanan," ujarnya.

Abdi mengingatkan, besarnya kewenangan perizinan di KKP jika tidak ditata dengan baik akan mengundang praktik percaloan yang berkelindan dengan kekuasaan atau oligarki.

Hal tersebut harus diantisipasi dengan menutup celah korupsi kebijakan, suap dan percaloan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

"Caranya dengan membangun sistem pencegahan korupsi di internal KKP dan pilih orang baik yang berintegritas," ucap Abdi Suhufan dari DFW Indonesia terkait evaluasi kebijakan izin ekspor benih lobster pasca penangkapan Edhy Prabowo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement