Bersihkan Baliho Rizieq Shihab, IPW: Tugas TNI Jaga NKRI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ind Police Watch (IPW)  mengapresiasi langkah TNI, dalam mencegah gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya. IPW menilai langkah ini sudah tepat untuk menjaga keutuhan NKRI. 

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane menyampaikan ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua  baliho Habib Rizieq Shihab di seluruh wilayah Indonesia.

Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secars profokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia. Kedua, Rizieq juga mengajak "pemegalan kepala". Dua pernyataannya yang sangat profokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sbg NKRI.

"Ucapan Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini," dalam keterangan persnya.

Kedua, Rizieq dan pengikutnya sudah seenaknya sendiri terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho dimana mana tanpa ijin. Bahkan polisi dan satpol PP tidak berani menindaknya. Hal ini sangat ironis, karena seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa ini saja tidak arogan seperti Rizieq, dengan menebar baliho tanpa ijin dimana mana, di seluruh negeri.

"Jajaran TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia. Jangan kasih kendor dan TNI harus menghabisi gerakan gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya," tegas Nate.

Nate menambahkan ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebut. Sebab negeri ini bukan hanya milik Rizieq semata tapi milik segenap rakyat. 

"Jadi jangan biarkan Rizieq semena mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa siapa dan bukan pendiri negeri ini," kata Nate.

Nate melanjutkan tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil. Apalagi jika aparatur sipil, seperti satpol PP dan polri tidak bergerak mengendalikan situasi. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP (operasi militer selain perang), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI. 

Keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikap sikapnya yg propokatif mengancam keutuhan NKRI. Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI. 

IPW menilai, apa yg diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yg berani menyentuhnya. 

"Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya. Jadi apa yg dilakukan TNI itu harus dilihat sbg upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI," kata Nate.

Nate menyatakan Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini. Padahal tujuannya untuk memprovokasi dan memecahbelah NKRI. 

Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan "memenggal kepala", TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada polri. 

IPW mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di negeri ini. FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Habib Rizieq Shihab tentunya bisa menjadi presiden. Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecahbela umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement