MUI dan Muhammadiyah Dukung KH Maruf Amin dan Rizieq Shihab Lakukan Silaturahmi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – MUI dan PP Muhammadiyah mendukung Wapres RI KH Ma'ruf Amin dan Rizieq Shihab melakukan silaturahmi secara langsung. Jalan itu dinilai akan menjadi alternatif untuk meredam nuansa panas yang belakangan ini terjadi di Indonesia.

Sekjen PP Muhammadiyah Prof Abdul Mukti mengatakan, sebagai sama-sama ulama terkemuka di Indonesia, agenda silaturahmi Maruf Amin dan Rizieq Shihab akan membawa kedamaian. Lebih-lebih pada umat di akar rumput.

"Bagus kalau Ma'ruf Amin bisa bertemu Habib Rizieq Shihab. Walaupun idealnya bisa langsung, tidak perlu mediator. Sebagai seorang ulama besar, KH. Maruf Amin memiliki wibawa dan kharisma di mata umat, Habib Rizieq dan pengikutnya," katanya kepada TIMES Indonesia, Minggu (22/11/2020).

PP Muhammadiyah menilai, jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang belakangan terjadi adalah memahami musyawarah dari hati kehati dan terbuka satu sama lain.

"Persoalan FPI sebaiknya diselesaikan secara dialog dari hati ke hati dan musyawarah. Perlu ada solusi agar kehidupan bangsa tidak terus menerus gaduh," ujarnya.

Sekjen MUI Anwar Abbas juga mengatakan yang senada. Menurutnya, silaturahmi tersebut adalah jalan yang tepat. Apalagi dalam Islam, lanjut Anwar Abbas, pertemuan atau silaturahmi sangat dianjurkan untuk meredam suatu masalah.

"Silaturahmi itu dalam Islam sangat dianjurkan. Bahkan orang yang memutus tali silaturahmi akan mendapat murka dari Allah. MUI sangat mendukung maksud dan niat baik," jelasnya.

Sementara Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan, Rizieq Shihab selama ini tak pernah memiliki persoalan dengan KH Ma'ruf Amin. Bahkan, kata dia, pada tahun 2016 lalu, dua tokoh tersebut saling bekerja sama.

Diketahui, Kiai Ma'ruf dan Rizieq sempat satu suara menyuarakan proses hukum terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama.

"Terhadap gagasan pertemuan itu, ya Wapres (KH Ma'ruf Amin) tidak ada masalah. Wapres 'welcome'. Artinya, itu hal yang bisa dilakukan selama membawa kebaikan bagi bangsa dan negara," ujar juru bicara Wapres Makruf Amin, yakni Masduki Baidlowi.

Seperti diketahui, sejak kepulanganya dari Arab Saudi, Imam Besar FPI Rizieq Shihab, pada Selasa (10/11/2020) lalu, hubungannya dengan pemerintah memang kian memanas.

Salah satunya soal agenda-agenda Rizieq Shihab yang dinilai melanggar protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari masa itu, lalu berimbas beberapa pejabat dipanggil oleh kepolisian. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gubernur Anies dimintai klarifikasi dan diketahui sudah dicecar sebanyak 33 pertanyaan. Agenda klarifikasi itu sendiri berlangsung selama hampir 10 jam pada Selasa (17/11/2020) kemarin.

Tak hanya itu saja, buntut dari agenda Rizieq Shihab, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahradi juga sampai dicopot dari jabatannya. Ia pun digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Dofiri yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri. 

Sebelumnya, Rizieq Shihab sendiri sudah mengajak pemerintah rekonsiliasi dengan melakukan dialog. Tetapi itu dengan syarat, pemerintah mau membebaskan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat yang menurutnya mendapat tindakan kriminalisasi.

"Bebaskan dulu para habaib, para tokoh kita. Masih banyak para ulama-ulama kita yang menderita di penjara, bebaskan ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, Habib Bahar bin Smith, bebaskan Syahganda Nainggolan, Anton Permana, bapak Jumhur Hidayat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak punya masalah apapun dengan Rizieq Shihab. Jadi menurutnya tak ada yang perlu untuk direkonsiliasi. "Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah. Dari awal kita katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang, pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan," ujarnya.  (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement