Peristiwa Daerah

Soal Kerumunan Bazar, Pemprov Jatim Sebut Jadi Tanggung Jawab Pemkab Bondowoso

Jumat, 20 November 2020 - 16:41 | 41.70k
Tampak warga dan ASN berkerumun berebut pangan murah dalam bazar yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Bondowoso (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)
Tampak warga dan ASN berkerumun berebut pangan murah dalam bazar yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Bondowoso (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Pagelaran bazar pangan murah yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim bersama Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bondowoso menuai kritik. Sebaban bazar tersebut menimbulkan kerumunan di tengah pandemi, dan dinilai tak tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Pemprov Jatim melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pudjiati Ningsih mengatakan, bahwa hal itu menjadi tanggung jawab Pemkab Bondowoso.

"Provinsi hanya memasilitasi kegiatan gelar, karena ada permintaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, pelaksana gelar pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Bondowoso. Pemkab bertanggung jawab soal penentuan lokasi pagelaran.

"Di dalamnya terkait dengan penentuan lokasi gelar di pendopo, penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan Satpol PP, undangan ke peserta dan penyediaan sarana prasara," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, menyayangkan kegiatan pemerintah yang mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A Mansur mengatakan, seharusnya pemerintah pemerintah memberikan contoh protokol kesehatan. Meski kegiatannya baik tetapi menyebabkan kerumunan akan berakibat fatal.

"Apalagi pembelinya banyak yang pegawai atau ASN. Seharusnya diatur. Apalagi pandemi Covid-19 ini masih ada," katanya.

Ia juga menilai bazar pangan murah itu tak tepat sasaran. Sebab penyelenggaraannya dilakukan di pendapa, sehingga tak semua masyarakat kurang mampu mengetahui.

"Seharusnya bazar pangan murah itu hanya untuk orang yang miskin kerja serabutan, bukan justru untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)," sesalnya.

Ia juga mempersoalkan, program tersebut dilaksanakan di pendapa bupati. Kenapa tidak ditempatkan di tempat-tempat yang bisa mencegah kerumunan, seperti di alun-alun.

"Kalau di lapangan atau di alun-alun tempatnya kan bisa dijejer, dan bisa diatur jaraknya agar tidak terjadi kerumunan pengunjung," jelasnya.

Bazar pangan murah itu sendiri digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim, bersama Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bondowoso pada Selasa (17/11/2020) kemarin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES