Pemerintahan

Satgas: Pemerintah Jamin Kehalalan Vaksis Covid-19

Jumat, 20 November 2020 - 08:25 | 35.10k
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (FOTO: Covid19.go.id)
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (FOTO: Covid19.go.id)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah bakal memastikan vaksin Covid-19 yang bakal diberikan ke masyarakat aman, efektif, halal dan minim efek samping. Oleh karena itu, pihaknya meminta nantinya masyarakat tidak usah takut untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 tersebut.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak takut. Pemerintah memastikan vaksin Covid-19 yang digunakan adalah vaksin yang aman, memiliki efektivitas dan juga halal," katanya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, yang dikutip TIMES Indonesia, Jumat (20/11/2020).

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim juga menegaskan, pihaknya hingga saat masih terus mengejar status halal vaksin Covid-19.

Tim MUI pun sudah terjun langsung ke pabrik produksi vaksin Covid-19 di China untuk melakukan pengecekan dan melihat perkembangan vaksin Covid-19 tersebut. Namun hasilnya pihaknya masih perlu ada pendalaman kembali.

"Jadi memang tim kami memeriksa di lapangan (ke perusahaan di China). Informasi masih pendalaman. Perlu ada pendalaman," katanya.

Ia memprediksi, akhir bulan November 2020 ini akan ada titik terang atas kehalalan vaksin Covid-19 tersebut. Namun, ia menegaskan, ini tentu kembali lagi kepada perusahaan di China. "Kita sedang mencari yang halal. Prediksinya, akhir bulan November (2020) ini segera ada keputusan halal.  Mudah-mudahan tidak ada kendala," jelasnya.

Namun diketahui, Kepala BPOM Penny Lukito mengaku, untuk rencana vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan Desember ini dipastikan tertunda dan menjadi mundur pada Januari 2021 nanti.

"Kami sudah sampaikan pada pemerintah, bapak presiden, dan bapak menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020," ujarnya.

Menurut Penny, penundaan itu lantaran emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini. Padahal Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan akan berupaya untuk dapat memberikan vaksin Covid-19 pada bulan Desember 2020 nanti. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES