Kopi TIMES

Urgensi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Jumat, 20 November 2020 - 01:34 | 122.02k
Shinta Dewanti, Mahasiswi Ilmu pemerintahan, fisip UMM angkatan 2018.
Shinta Dewanti, Mahasiswi Ilmu pemerintahan, fisip UMM angkatan 2018.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Di Negara berkembang seperti Indonesia setiap masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengawasi berjalannya roda pemerintahan. Maka setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam berpolitik. Partisipasi politik itu sendiri dapat di artikan sebagai salah satu bentuk upaya masyarakat dalam memantau jalannya roda pemerintahan layaknya Negara demokrasi.

Partisipasi yang paling umum di lakukan oleh masyarakat dalam Negara demokrasi  yaitu ikut serta dalam pemilihan umum seperti calon kepala Negara, anggota legislatif maupun kepala daerah. Partisipasi politik dapat di awali dengan adanya artikulasi yang dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politiknya. Peran masyarakat akan sangat penting untuk menentukan proses politik selanjutnya. Bentuk partisipasi masyarakat yang sering di jumpai yaitu pemberian hak suara dalam pemilihan umum. Keikut sertaan warga Negara merupakan aspek yang sangat penting dalam Negara demokrasi. Karena keputusan yang di ambil dan di laksanakan oleh pemerintah akan menyangkut kehidupan semua warga Negara, maka dari itu peran masyarakat sangat di butuhkan dalam pengambilan keputusan politik yang merupakan kebijakan publik.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi harus di landasi dengan semangat kedaulatan rakyat dan di laksanakan secara demokratis karena dengan pemilihan umum yang demokratis akan menguatkan demokratis di Indonesia. Pemilihan umum sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konsitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Maka dari itu dapat menjadi lambang sekaligus tolak ukur demokrasi yang modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dengan suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat ( budiarjo, 2008 : 461 ).

Pemilihan umum yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi yaitu : 1) adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) adanya partisipasi masyarakat; 3) adanya jaminan hak-hak politik ( marijan, 2010 : 83 ). Pemilihan umum yang demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberalisasi politik berupa jaminan hak-hak politik di laksanakan secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Partisipasi politik warga negara sangat terkait erat dengan kepemilikan budaya poltik. Budaya politik merupakan orientasi politik sikap individu terhadap system politik dan komponennya dan juga sikap individu yang dapat dimainkan dalam sebuah system tersebut.

Pemilihan umum secara langsung sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era reformasi. salah satu yang harus ada yakni partisipasi warga negara dan kualitasi partisipasi politik terutama partisipasi electoral. Namun nyatanya masih bergelut dengan persoalan mendasar seperti politik uang.

Menurut penulis, idealnya partisipasi dalam memilih tidak hanya di dorong mobilisasi namun lebih utama harus di dorong oleh niat dan kesadaran penuh dari diri pribadi untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan politik. Selain itu perilaku memilih warga negara dalam pemilihan umum jangan sampai dilakukan atas pertimbangan pragmatis politik namun di landasi pertimbangan atas tujuano tertentu yang bersifat ideologis. Perilaku memilih harus di tujukan untuk menghadirkan kepala daerah atau kepala negara yang mau dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat selama kepentingannya nanti. pemimpin seperti itu seorang negarawan yang memiliki pengatahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan pemerintah yang baik. Setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public selalu di tujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menemukan kandidat bersosok negarawan tidaklah mudah. Warga negara harus mampu melawan jebakan politik uang selama dalam pemilihan.  Politik uang merupakan hambatan mendasar bagi terciptanya pemilihan demokratis, karena ia menyababkan proses politik menjadi bias, akibat penggunaan uang pemilu sulit untuk mencapai tujuan. Warga negara harusnya menetukan pilihan secara objektif berdasrkan kualitas kandidat. Oleh karena itu, harus ada kesadaran kolektif bahwa sebenarnya rakyat adalah pihak yang paling dirugikan oleh skema praktek politik uang. Gerakan perlawanan itu perlu di mulai oleh inisiasi pribadi warga menolak politik uang melalui pembuatan kesepakatan Bersama keluarga maupun masyarakat desa dan jika perlu di tindak lanjuti dengan pemasangan spanduk atau banner menolak politik uang.

Partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik berupa partisipasi politik. Partisipasi politik, entah itu mempengaruhi isi kebijakan atau ikut membuat konten kebijakan akan dinamis apabila terjadi modernisasi. Modernisasi terjadi Ketika penduduk kota baru merasa mereka mampu mempengaruhi nasib mereka sendiri melalui keterlibatannya dalam proses politik. Meningkatnya partisipasi public dapat di pengaruhi oleh perubahan struktur kelas social di masyarakat. Keterlibatan pemerintahan luas dalam urusan social, ekonomi, dan budaya ternyata menuai kritik dan memperluas politik warga. Meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintahan di berbagai aspek kehidupan merangsang timbulnya tuntutan yang terstruktur dari warga negara untuk ikut berperan secara aktif dalam pembuatan keputusan atau kebijakan public. (*)

***

*) Penulis: Shinta Dewanti, Mahasiswi Ilmu pemerintahan, fisip UMM angkatan 2018

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES