Soal Provinsi Madura, Begini Komentar Legislator Senayan Syafiuddin Asmoro

TIMESINDONESIA, BANGKALAN – Wacana Provinsi Madura kembali mencuat. Bahkan, tokoh Madura dari berbagai latar belakang telah menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini menuai respon dari anggota DPR RI H Dapil Jatim XI (Madura) H Syafiuddin Asmoro.

Ia mengaku sangat mendukung wacana pembentukan provinsi ke-35 itu selama bukan untuk kepentingan politik elemen-elemen tertentu.

"Jika demi kemaslahatan masyarakat Madura, saya mendukung penuh," tegas politikus PKB ini, Kamis (19/11/2020).

Ditinjau dari kekayaan sumber daya alam (SDA), kata dia, Madura sangat layak menjadi provinsi. Utamanya, kekayaan alam di sektor minyak bumi dan gas (Migas).

"Sudah bertahun-tahun migas di Madura dieksplorasi. Tapi, tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat," terang Syafi.

Menurutnya, kondisi ini bisa berbeda jika Madura menjadi provinsi. Kekayaan alam yang dimiliki dapat diproteksi dan hasil dari eksplorasi seutuhnya diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat Madura.

"Sekalipun SDA mumpuni tapi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai," imbuh anggota Komisi V DPR RI itu.

Syafi mengungkapkan jika mengacu terhadap kualitas SDM tentu belum layak menjadi provinsi. Karena sampai saat ini kualitas SDM masyarakat Madura masih sangat rendah.

"Bagaimana mau mengelola SDA kalau SDMnya tidak mampu. Ini justru akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Sebelum menjadi provinsi, sambung Syafi, empat bupati di Madura harus intens menjalin komunikasi dan menggagas program peningkatan kualitas SDM. Para bupati juga harus melibatkan semua elemen masyarakat, seperti ulama dan kaum blateran.

"Keseriusan empat kepala daerah di Madura dipertaruhkan. Apalagi, selama ini yang getol menyuarakan Provinsi Madura bukan dari kalangan birokrasi," ungkapnya.

Syafi tidak menginginkan pembentukan Provinsi Madura digarap asal-asalan, sehingga masyarakat menjadi korban. Dengan demikian piranti maupun instrumen yang dibutuhkan harus benar-benar disiapkan.

"Ini akan menjadi pembuktian. Apakah demi kemaslahatan masyarakat Madura atau untuk kepentingan politik," cetusnya.

Bagi Syafi, memisahkan diri dari Jawa Timur bukan perkara mudah. Karena secara administratif, Madura masih terdiri dari empat kabupaten. Sebut saja, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

"Harus ada lima kabupaten. Jadi butuh pemekaran wilayah. Saat ini pemekaran wilayah masih dimoratorium," paparnya.

Tanpa harus memekarkan wilayah, kata Syafi, Madura bisa jadi provinsi. Caranya, mengajukan menjadi daerah istimewa seperti Provinsi Aceh. Apalagi Madura dan Aceh tidak jauh berbeda, sama-sama memiliki ciri khas secara etnis dan budaya.

"Madura punya keistimewaan sendiri. Secara etnis berada di nomor tiga setelah Jawa dan Sunda. Pada aspek bahasa kita di nomor empat setelah, Jawa, Sunda, dan Melayu," ucapnya.

Jika benar-benar ingin menjadi provinsi, lanjut Syafi, masyarakat Madura tidak boleh mengedepankan egosentris kedaerahan. Baik ulama, pemerintah, kaum blateran harus bersatu berbicara konteks Madura.

"Ya jangan bica Bangkalan, ataupun Pamekasan saja. Tapi bicara Madura secara umum. Terlebih, gerakan yang dibangun untuk menuju Provinsi Madura tidak boleh parsial," tutur Syafiuddin Asmoro. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement