Sebarkan Info Vaksinasi, Kominfo Kebut Akses WiFi di 2900 Puskesmas 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kominfo tengah mengebut askes WiFi di 2.900 Puskesmas Pelosok Tanah Air agar penyampaian informasi tentang vaksinasi Covid-19 dapat tersampaikan dengan baik bagi tenaga kesehatan setempat. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prof. Dr. Widodo Muktiyo saat acara sarasehan dengan Pusterad di Bekasi Barat, Rabu (18/11/2020) petang. 

"Kami mencoba untuk membuat semua Puskesmas di 2900 Puskesmas di Indonesia itu harus bisa terakses WiFi. Karena ini memang menjadi bukti nyata bahwa kita ini ingin memberikan vaksinasi kepada seluruh Bangsa Indonesia tanpa kecuali," terang Prof Widodo. 

Proses percepatan penyampaian informasi tentang vaksin tersebut juga melibatkan seluruh jajaran TNI AD maupun TNI AL untuk memetakan daerah mana saja yang masih belum terisi. 

"Jadi kita sudah menangkap puzzle dan sudah kita alokasi pengadaannya. Mungkin tidak bisa kemudian kalau bahasa kiai ada kun fayakun, kita ada proses sehingga ini yang saya kira menjadi bagian penting untuk bisa saling mempercepat," imbuhnya. 

Kominfo memiliki Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Tugas utama BAKTI untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Bahkan, BLU di bawah Kementerian Kominfo itu berupaya untuk menghadirkan layanan telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia.

Termasuk mengatasi permasalahan seluler dan internet yang ada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan perbatasan. Namun tantangan yang dihadapi oleh BAKTI sangat kompleks. Mulai dari lokasi yang sangat terpencil hingga sulit dijangkau karena akses jalan terkadang belum tersedia.

Sementara untuk wilayah non 3T adalah wilayah provider. Maka, lanjut Prof Widodo, tidak ada alasan bagi provider menolak membangun akses WiFi di kawasan ini. 

"Non 3 T itu memang menjadi wilayah provider. Karena setelah kita hitung ekonomisnya, itu masuk. Jadi tidak ada alasan provider tidak mau membuat laporan bisa menjangkau masyarakat bisa mendapatkan WiFi," tandasnya. 

Prof Widodo mengungkapkan, negosiasi dengan provider memang cukup luar biasa karena target akses WiFi harus tersedia maksimal hingga 2022 mendatang. 

"Negosiasinya luar biasa karena pemerintah meyakinkan ini masuk dan mereka juga hitung-hitungan cash flownya kita paksa sampai 2022 harus jadi. Jadi negosiasi itu yang tidak terekspos," paparnya menjelaskan. 

Salah satu alasan adalah melihat pertumbuhan positif teknologi informasi sejak pandemi berlangsung. Sehingga hal ini menjadi bagian dari upaya Kominfo untuk melakukan nego ketat dengan pihak provider. 

"Itu menjadi bagian dari upaya kami menego dengan presssure yang cukup ketat," ucapnya.

Bahkan per bulan, angka yang diberikan kepada pengguna internet di Indonesia mencapai Rp 1,9 triliun. Entah dalam bentuk free, diskon atau pulsa murah. 

"Tapi kalkulasi secara terbuka total semua itu Rp 1,9 triliun dibandingkan harga normal sebelumnya," tambah Prof Widodo. 

"Sehingga hal seperti ini akan kita komunikasikan terus. Satu sisi kita paham bahwa birokrasi ini regulator tapi juga harus memberikan arahan pada swasta untuk bisa bergerak sesuai dengan kepentingan publik. Termasuk juga sesama government kita akan membuat puzzle bersama-sama nanti," jelas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prof. Dr. Widodo Muktiyo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement