Di Ngobrol Digital, Menteri Kominfo: Perlu Percepatan Transformasi Digital

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny G Plate mengatakan pemerataan digital di Indonesia merupakan keharusan, terlebih di era saat ini. Sebab itu, diperlukan langkah percepatan transformasi digital. 

Menurut Menteri Kominfo, ada lima langkah percepatan terkait transformasi digital di Indonesia. Kata Johnny, pertama adalah melakukan percepatan perluasan akses peningkatan infrastruktur digital. Hal tersebut, katanya, karena semua warga negara Indonesia di manapun berada berhak untuk dapat mengakses internet dengan mudah.

“Tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar di Pulau Jawa, Sumatera saja tetapi juga di pelosok-pelosok terpencil Indonesia. Jadi infrastruktur akan digelar dengan adil,” kata Johnny G Plate, dalam sambutan yang dibacakan Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Kominfo, saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Ngobral (Ngobrol Digital) yang digelar Institute of Social Economic Digital (ISED) Selasa (17/11/2020) bertajuk Perubahan Perilaku dan Pemerataan Digitalisasi.
Acara ini sendiri digelar selama tiga hari hingga Kamis (19/11/2020) dengan tema berbeda. 

Tampil sebagai pembicara, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, Dewan Pakar ISED Sonny Y Soeharso, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker Sigit Pramono, dan Public Policy Google Indonesia Danny Ardianto. 

Henri Subiakto mengutip Johnny melanjutkan, langkah kedua pemerintah juga memersiapkan road map dan transformasi tata kelola yang strategis di sektor pemerintahan, publik, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, penyiaran, dan lain-lain.

Untuk langkah ketiga, lanjut dia, mempercepat integrasi data nasional. Hal ini menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan pemerintah untuk menunjang pemerataan digitalisasi di Indonesia. Yang keempat, kata Jhonny, menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) karena untuk mengimbangi kepesatan pengembangan infrastruktur dan teknologi harus ada talenta digital yang mumpuni.

“Langkah terakhir yakni memersiapkan regulasi terkait dengan digitalisasi. Saat ini DPR dan pemerintah sedang menyelesaikan rancangan undang undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Ini dilakukan karena pemerintah memiliki visi untuk menjadi negara keempat terbesar di bidang ekonomi dunia pada 2045,”terang Menteri Kominfo.

Dalam diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif ISED Julie Trisnadewani itu, Henri berharap berbagai layanan dan aktivitas sudah berbasis internet seperti layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga sosial politik.

Pembicara lain, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo menilai pandemi Covid-19 telah membuat perubahanan besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perilaku bisnis juga telah banyak berubah. Meski begitu, katanya, perubahan itu tidak sepenuhnya mengubah pelaku bisnis di pasar tradisional yang umumnya orang-orang berpendidikan rendah.

“Sebab itu perlu perubahan besar agar perkembangan informasi dan teknologi bisa diterima publik secara luas. Masyarakat Indonesia masih banyak yang buta akan teknologi. Ini pekerjaan rumah tersendiri agar masyarakat bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” ungkap Imam.

Tantangannya, lanjut Imam, perlu gerakan besar untuk melakukan upaya literasi digital agar masyarakat melek teknologi. Agar bias tercapai, perlu daya dorong mewujudkan itu. “Anak musa milenial yang melek teknologi paling tepat diterjunkan melakukan gerakan literasi digital. Tapi, tentu tak sekadar anak muda, namun anak muda yang terbiasa bergaul dengan digital society,” jelasnya.

Sependapat dengan Imam, Dewan Pakar ISED Sonny Y Soeharso mengatakan, pandemi memang memaksa seseorang mengubah kebiasaan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Perubahan perilaku ini berlangsung secara cepat.

‘’Sayangnya, peran otoritas negara lemah, sehingga muncul berbagai masalah terkait keamanan seperti penyalahgunaan data pribadi," ujar Sonny, yang Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. 

Public Policy Google Indonesia Danny Ardianto menjelaskan, berdasar data dari Google, Temasek, dan Bain (2020), 70 persen penduduk di enam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam mengalami flight to digital. Hasil survei juga menunjukkan 93% responden akan tetap menggunakan digital pasca pandemi. E-commerce, transportasi, dan makanan.

“Lima tahun ke depan masih akan tumbuh di atas 20 persen rata-rata per tahun. Demikian juga perkembangan fintech, dari sisi digital payment meningkat 65% karena pandemi (Redseer Survey April 2020),” ujarnya sambil menambahkan nantinya seluruh sektor ekonomi akan menjadi digital. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement