Urgensi Organisasi Masyarakat Betawi dalam Perhelatan Demokrasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Masyarakat betawi sebagai suku asli penduduk Jakarta dalam perjalanannya mengalami penyebaran. Penyebaran ini terjadi dikarenakan semakin tergusurnya tempat tinggal mereka oleh hiruk pikuk pembangunan Ibu Kota Jakarta. Penyebaran masyarakat betawi hingga kini tersebar di wilayah Jabodetabek. Hal itu membuat, Masyarakat betawi sebagai suku asli penduduk Ibu Kota Jakarta semakin merasa terpinggirkan.

Di perjalanannya, masyarakat betawi berpikir bahwa perlu adanya organisasi masyarakat yang dapat menghimpun masyarakat betawi , agar dapat memiliki tujuan yang sama yakni dapat melestarikan dan menjaga budaya betawi di Ibu Kota dan wilayah sekitarnya yang dihuni oleh mayoritas masyarakat betawi.

Masyarakat Betawi sebagai simbol yang ramai diperdebatkan di Ibukota menjadi bahan perebutan oleh petinggi Betawi yang mendidirikan organisasi masyarakat dan mengatas namakan organisasi kebetawian. Organisasi ini menjadi komoditas bagi Penguasa yang memiliki berbagai kepentingan termasuk diantaranya kepentingan Politik. Mereka menilai bahwa organisasi ini memiliki massa yang banyak untuk menampung perolehan suara.

Perhelatan demokrasi dijadikan konsolidasi akbar akan para petinggi dengan ketua wilayah organisasi masyarakat betawi untuk memperoleh suara. Biasanya calon yang didukung berlatar belakang betawi ataupun yang mendukung pelestarian dan eksistensi dari budaya betawi sendiri. Menjelang perhelatan demokrasi, tentu hal ini dijadikan ajang antara sesama organisasi masyarakat betawi untuk menjalin silaturahmi dengan organisasi masyarakat betawi lainnya.

Tak hanya peran nya untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Ibu Kota saja, melainkan Pilkada di sekitar wilayah penyebaran masyarakat betawi misalnya, yakni wilayah Tangerang Selatan dan Depok yang saat ini sedang mengadakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan di laksanakan pada bulan Desember mendatang.

Dalam hal ini seringkali organisasi masyarakat betawi memainkan isu dan perannya seperti "pilihlah pemimpin yang menjadi putra daerah" atau "pilih pemimpin daerah harus orang betawi asli". Hal ini dilatar belakangi bahwa orang betawi lah yang pantas memimpin wilayahnya karena mereka lahir, tumbuh, dan berkembang serta menetap dan merupakan warga asli. Tentu diharapkan bahwa warga asli akan mengetahui masalah yang terjadi di kotanya sehingga dapat memperbaikinya agar lebih baik lagi.

Masyarakat betawi yang secara budayanya hidup berkerumun, antara satu rumah menyambung dengan rumah saudara lainnya membuat mereka sangat mudah terpengaruh terhadap isu tersebut. Bahkan parahnya lagi, masyarakat betawi yang sudah usia lanjut sangat mudah termakan hoax atau berita palsu terkait asal usul calon pemimpin daerahnya dan mempercayai pemimpin yang mengaku-ngaku datang dari daerah asalnya.

Oleh sebab itu suara Organisasi masyarakat atau Ormas Betawi lah yang sangat mereka dengar sebagai penyambung lidah pemimpin daerah dengan masyarakat biasa. Namun apabila ada dua atau lebih calon pemimpin daerah yang menyalonkan di wilayah betawi, kerap kali membuat kesimpang siuran, sehingga suara masyarakat betawi sangat mudah terpecah akibat kebingungan yang disebabkan oleh penyambung lidahnya.
Adanya perbedaan pendapat dan pikiran terhadap para pilihan membuat organisasi masyarakat betawi terpecah belah sehingga tidak dapat mengakomodir suara karena adanya ego masing-masing. Entah apa penyebabnya, yang jelas demi kepentingan organisasi yang satu dengan pemimpin daerahnya.

Tak heran, apabila dalam proses kampanye nya kerap kali ada beberapa wilayah organisasi betawi tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh organisasi betawi lainnya yang beda kubu atau tidak satu suara. Bahkan jangan heran, sering terjadinya pertikaian atau pertumpahan darah antara sesama organisasi masyarakat yang mengatas namakan betawi itu. Hal ini karena adanya rasa untuk saling menguasai dan mempengaruhi suara pemilih.

Di balik pentingnya organisasi masyarakat dalam menghimpun suara masyarakat betawi, ternyata pada faktanya justru banyak organisasi masyarakat yang tidak lagi di percayai oleh masyarakat betawi. mengapa demikian? karena sudah banyaknya orang yang menunggangi
organisasi tersebut demi kepentingan - kepentingannya. Alhasil bukan masyarakat betawi yang diuntungkan melainkan pejabat organisasi masyarakatnya tersebut.

Masalah ini membuat banyak masyarakat betawi yang golput, tidak memilih, dan bahkan sampai tidak peduli lagi terhadap pesta demokrasi dan/atau para calon pemimpin daerahnya. Nantinya, di mata mereka yakni masyarakat betawi beranggapan bahwa politik merupakan permainan kotor, tidak ada calon yang bersih, dan tidak ada calon yang benar-benar peduli pada masyarakat biasa.

Oleh sebab itu, maka sangat diperlukannya organisasi masyarakat betawi yang bersih, dan jujur tanpa menitip kepentingan-kepentingan organisasi atau bahkan kepentingan pribadinya kepada calon pemimpin daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya lagi pertikaian atau perpecahan baik dari masyarakatnya ataupun dari organisasinya.

***

*) Oleh: Eva Zahara Atmanagara; Mahasiswa Fakultas Hukum.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement