Tarik Menarik Kepentingan, Hasil HMP Pemakzulan Bupati Jember Masih Nyandet di DPRD

TIMESINDONESIA, JEMBER – Upaya tindaklanjut hasil Hak Menyatakan Pendapat (HPM) pemakzulan Bupati Jember dr Faida oleh DPRD Jember terkesan lambat, jika tidak ingin dikatakan macet.

Hal tersebut disampakkan dengan gamblang oleh Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA-PMII) Jember Akhmad Taufiq, dalam keterangan pers yang diterima Kamis (5/11/2020).

Dia menerangkan bahwa selama ini terjadi kemacetan dalam memperjuangkan HMP oleh DPRD Jember.

Menurutnya, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi.

"Hal itu tentunya dengan prinsip bahwa menjamin kebebasan demokrasi keterlembagaan di DPRD adalah mutlak dan utama," ujarnya.

Selain itu, Taufiq menduga adanya kemungkinan tarik menarik kepentingan politik tertentu antaranggota dewan.

"Hal itu tidak dapat dinafikan," ujarnya.

Oleh Karena itu, Taufiq berharap agar seluruh anggota DPRD Jember harus mampu memastikan proses HMP ini tetap berjalan.

"Termasuk, tetap komitmen untuk meneruskan dan mengawal secara sungguh-sungguh sampai di level Mahkamah Agung (MA)," sambungnya.

Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa keraguan dan hanya ikut arus saja para pimpinan dan anggota DPRD Jember justru dapat menghambat HMP.

"Ini jelas akan memperburuk dan memperpuruk citra dan trust DPRD Jember di mata rakyat Jember dan itu merupakan tragedi yang serius bagi institusi resmi lembaga demokrasi di negara ini," tutur dia.

"DPRD Jember adalah institusi resmi negara yang harus tetap menjunjung tinggi komitmen politik rakyat di atas komitmen politik individu, dan bahkan partai politik," lanjutnya.

Karena itu, pihaknya akan terus mendesak DPRD Jember agar segera memproses hasil keputusan HMP yang telah diputuskan secara resmi pada 22 Juli 2020 lalu.

"Agar dilanjutkan agendanya untuk diteruskan ke level MA," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Muhammad Itqon Syauqi mengaku bahwa pihaknya sempat terbang ke Jakarta untuk mengirim langsung berkas hasil HMP pemakzulan Bupati Jember dr Faida tersebut ke MA.

"Ternyata pihak MA-nya ada yang kena Covid-19, yang kedua kalinya PSBB. Tidak perlu saya sebutkan lah pada saat itu yang mau berangkat ternyata ada yang akan reaktif, akhirnya ditunda," terang Itqon Syauqi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memastikan akan terus memperjuangkan HMP yang telah disepakati bersama jajaran DPRD Jember.

"Tapi Covid-19 ini masalahnya, sekarang mau masuk Jakarta itu sulit lho. Mau melalui jalur darat takutnya kecapaian. Khawatirnya kerjaan kantor terbengkalai, tapi saya tetap kontak kok dengan MA," ujarnya membela diri.

Itqon membantah tegas ketika lambannya pengiriman berkas hasil HMP itu disebut karena adanya komunikasi antara dewan dengan Bupati Jember dr Faida yang saat ini tengah menjalani cuti kampanye.

"Nggak ada (komunikasi dengan Faida, Red)," tepisnya.

Lantas kapan berkas hasil HMP pemakzulan Bupati Jember dr Faida tersebut akan benar-benar dikirim ke MA? "Minggu depan kalau tidak ada pembahasan APBD bersama Pemkab Jember. Tapi kalau jadi pembahasan APBD, maka kami akan pengirimannya minggunya lagi," ungkapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement