Kopi TIMES

Omnibus Law, Penolakan Kaum Buruh dan Mahasiswa

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 20:24 | 40.27k
Omnibus Law, Penolakan Kaum Buruh dan Mahasiswa
Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Mahasiswa Sosiologi Universitas Mataram.

TIMESINDONESIA, MATARAM – Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki produk hukum yang begitu banyak.  Istilah “Omnibus law” pertama kali muncul di Indonesia saat pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden untuk priode keduanya pada minggu (20/10/2019).

Pada saat itu, Presiden menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Menurut Audrey O” Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Pada tanggal pada tanggal 29 November 2019, Presiden Joko Widodo mengajak DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law. Adapun dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Mengapa harus ada Omnibus Law? Ada dua faktor mengapa omnibus law harus diterbitkan:

Pertama, di Indonesia terlalu banyak regulasi atau undang-undang. Bahkan, antara satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan berusaha. Dampaknya, program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat pada periode 2014–Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi atau aturan. Regulasi itu terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah. Di antara ribuan aturan yang dibuat tersebut dipastikan akan saling terkait dan tumpang tindih sehingga tidak efektif.

Kedua, peringkat skor indeks regulasi Indonesia selalu rendah. Bank Dunia mencatat, posisi skor Indonesia sepanjang 1996–2017 selalu minus atau di bawah nol. Rentang skala indeks regulasi yang dikeluarkan Bank Dunia antara -2,5 (kualitas regulasi terburuk) hingga 2,5 (kualitas regulasi terbaik).

Pada 2017, skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berada di peringkat ke-92 dari 193 negara. Dalam lingkup ASEAN, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Hasil riset Bank Dunia tentang kemudahan berbinis 2019 juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 112 dari 190 negara dalam urusan perpajakan. Posisi ini tidak menguntungkan untuk menarik minat para investor.

Terlalu banyaknya regulasi juga telah memunculkan fenomena hyper regulation. Oleh karena itu, pemerintah bemaksud merevisi aturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Pemerintah dan DPR sepakat, skema omnibus law adalah solusi yang bisa menyederhanakan regulasi dengan cepat.

Rapat paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada senin (5/10/2020) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang Undang. UU Cipta Kerja ini disetujui  oleh 7 fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN, namun ada 2 fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat dan PKS.

Disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sontak saja menuai berbagai respons dari masyarakat, pro dan kontrapun tidak dapat dihindari. Seperti yang di ungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjayana yang mengatakan

“Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU”. Sementara itu di salah satu ormas terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah  kecewa terhadap keputusan tersebut dan mengatakan “DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak”.

Walau telah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja  nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat masih mengecek naskah akhir Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga belum membuka dokumen finalnya kepada publik. Sontak saja hal ini kemudian menuai kritikan dari berbagai pihak seperti Peneliti Parlemen dan Perundang-undangan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura mengatakan tindakan DPR itu menabrak kepastian hukum. Charles berujar, tak ada istilah perapihan dalam pembentukan undang-undang.

Menurut Charles, perbaikan setelah paripurna melanggar Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Serta melanggar frasa persetujuan bersama dan hak anggota DPR karena perapihan diserahkan kepada mereka yang bukan anggota DPR.

Diberbagai daerah aksi demonstrasi dilakukan oleh para mahasiswa maupun buruh yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Penolakan ini dirasa cukup masuk akal karna didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang cenderung tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel dan sangat minim melibatkan partisipasi publik. Tentunya ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam ketentuan Pasal 5 hurruf g Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan secara tegas dinyatakan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas keterbukaan.

Kedua, RUU Cipta Kerja ini lebih memberikan keistimewaan kepada dunia investasi tanpa memperhatikan aspek kepentingan sosial yang lebih luas, misalnya masalah perlindungan hutan dan lingkungan. RUU ini juga tidak memperhatikan aspek nilai etik lingkungan (environmental ethics) dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara lebih luas. Secara substansi, RUU ini berwatak represif dan cenderung melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ketiga, mutatis mutandis dengan cara-cara yang digunakan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini yang cenderung tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel dan sangat minim melibatkan partisipasi public.

Keempat, pemikiran teknis bahwa penetapan RUU Cipta Kerja melalui metode omnibus dengan membuat efisien karena sekali kerja mendapat sekian luas bidang pengaturan dapat menyesatkan karena tidak semua yang diatur adalah benda fisik seperti mengintegrasikan gedung-gedung dan ruang-ruang di dalam suatu kompleksbangunan, melainkan berhadapan dengan perbedaan sifat jasad renik/gen/virus, spesies, lanskap, kondisi sosial dan kebudayaan yang secara bersamaan menjadi tempat berbagai sector bekerja.

Kelima, kekhawatiran terhadap dampak sosial keluarnya RUU ini sangat luas khususnya di kalangan para buruh. Kalangan buruh sangat prihatin dengan RUU ini setidaknya karena  perlindungan dan kesejahteraan buruh terasa diabaikan, upah minimum, pesangon & jaminan sosial yang dikurangi kualitasnya bahkan berpotensi hilang ketika praktek kerja kontrak dan outsourcing di perluas seluas-luasnya. Pada titik ini terasa sangat ironis. Sebab, masuknya investasi secara besar-besaran mestinya disambut gembira oleh para buruh. Tetapi, RUU ini justru menjadi momok bagi para buruh, khususnya karena keberpihakannya kepada buruh terasa semakin tipis, bahkan tidak ada.

Keenam, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sangat massif penyebarannya. Namun DPR tetap saja bertekad melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Sikap dan tindakan DPR semacam ini menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki sense of crisisterhadap dampak negatif serangan virus tersebut yang berakibat pada perekonomian rakyat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.

Dalam perspektif Fenomenologi-motif Alfred Schut. Fenomenologi Alfred Schutz dijelaskan bahwa tindakan manusia dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, because motive (motif sebab) yaitu yang melatarbelakangi manusia melakukan suatu tindakan. Kedua, in order to motive (motif tujuan) yaitu tujuan yang ingin dicapai manusia terkait dengan tindakan yang mereka kerjakan. 

Adapun because motive (motif sebab) para mahasiswa dan buruh melakukan demostrasi adalah beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Adapun in order to motive (motif tujuan)  para mahasiswa dan buruh melakukan demostrasi adalah mendesak Presiden Joko Widodo menolak dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan omnibus law Cipta  kerja.

Dalam teori sosiologi, terdapat Teori Struktural Fungsional yang berasumsi bahwa, setiap sistem memiliki fungsi dan peran masing-masing. Struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Salah satu tokoh dari teori ini adalah Robert. K. Merton yang dikenal dengan Teori Fungsi. Merton dikenal dengan konsep fungsi nyata (Manifes) dan fungsi tersembunyi (Laten) kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. 

Disahkannya UU Cipta Kerja pada malam hari oleh DPR merupakan fungsi nyata manifest, sedangkan fungsi laten tersembunyi inilah yang perlu kita cari tahu bersama apakah itu ada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau tidak sehingga UU Cipta Kerja ini disahkan di malam hari Senin (5/10/2020). Karna rencana awal pengesahan RUU Cipta  Kerja menjadi UU Cipta Kerja dilakukan pada kamis (8/10/2020). Munculnya fungsi manifest pasti diiringi pula dengan munculnya fungsi laten.

Adanya berbagai penolakan dan aksi demonstrasi di respons oleh Presiden Joko Widodo dengan meminta masyarakat yang keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi atau judicial review. Sungguh ironis memperhatikan respons Presiden tersebut, masih hangat dalam benang pikiran beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengatakan saya rindu di demo. Namun pada saat gelombang masyarakat melakukan demonstrasi, Presiden Joko Widodo justru melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya.

Abrahm Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat  dan untuk rakyat. Pemerintah seyogyanya harus benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya maupu kelompoknya.

***

*) Oleh: Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Mahasiswa Sosiologi Universitas Mataram.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Sholihin Nur

EKORAN

TERBARU

  • Dankoharmatau: Keteladanan, Dedikasi, Motivasi Purnawirawan Sumber Inspirasi
    Dankoharmatau: Keteladanan, Dedikasi, Motivasi Purnawirawan Sumber Inspirasi
    02/12/2020 - 22:27
  • Gandeng Kejaksaan, IAIN Jember Ingin Alumni Ada yang Jadi Jaksa
    Gandeng Kejaksaan, IAIN Jember Ingin Alumni Ada yang Jadi Jaksa
    02/12/2020 - 22:21
  • Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Modus Baru Politik Uang
    Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Modus Baru Politik Uang
    02/12/2020 - 22:16
  • Gelar Deklarasi Damai Pilkada Bontang 2020, Ini Harapan Ketua KPU Bontang
    Gelar Deklarasi Damai Pilkada Bontang 2020, Ini Harapan Ketua KPU Bontang
    02/12/2020 - 22:12
  • Sepekan Lagi Pilkada 2020, KPU Surabaya Menjamin Petugas TPS Bebas Covid-19
    Sepekan Lagi Pilkada 2020, KPU Surabaya Menjamin Petugas TPS Bebas Covid-19
    02/12/2020 - 22:08
  • FUN Jadi Mitra Pemkab Bandung Bina UMKM
    FUN Jadi Mitra Pemkab Bandung Bina UMKM
    02/12/2020 - 22:04
  • KPU Kabupaten Indramayu Mulai Distribusikan Surat Suara ke PPK
    KPU Kabupaten Indramayu Mulai Distribusikan Surat Suara ke PPK
    02/12/2020 - 21:58
  • Debat Pilbup Gresik, Pasangan QA Siapkan Pembangunan Berkelanjutan 
    Debat Pilbup Gresik, Pasangan QA Siapkan Pembangunan Berkelanjutan 
    02/12/2020 - 21:55
  • Libur Akhir Tahun Dikurangi, Ini Kata Ketua DPD RI
    Libur Akhir Tahun Dikurangi, Ini Kata Ketua DPD RI
    02/12/2020 - 21:52
  • Hadiri Raker APHI, Kementerian LHK Optimis Usaha Sektor Kehutanan Terus Meningkat
    Hadiri Raker APHI, Kementerian LHK Optimis Usaha Sektor Kehutanan Terus Meningkat
    02/12/2020 - 21:47

TIMES TV

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

15/11/2020 - 07:16

Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Barter Lahan Hektaran di Indonesia

Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Barter Lahan Hektaran di Indonesia
Bincang soal Fanatisme Kpopers sejak SD

Bincang soal Fanatisme Kpopers sejak SD
Maluku Tenggara Akan Peringati Hari Sumpah Pemuda di Pulau Kecil Terluar

Maluku Tenggara Akan Peringati Hari Sumpah Pemuda di Pulau Kecil Terluar
Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Indonesia Butuhkan Generasi Muda Berideologi Pancasila dan Berjiwa Kesatria
    Indonesia Butuhkan Generasi Muda Berideologi Pancasila dan Berjiwa Kesatria
    02/12/2020 - 13:43
  • Positive Thinking
    Positive Thinking
    01/12/2020 - 09:15
  • Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi UMKM
    Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi UMKM
    01/12/2020 - 02:21
  • Hak Perempuan yang “Dinomorduakan”
    Hak Perempuan yang “Dinomorduakan”
    30/11/2020 - 18:00
  • Humas Online dan News Value, Oleh-Oleh Workshop Kehumasan Bersama LLDIKTI Wilayah 7
    Humas Online dan News Value, Oleh-Oleh Workshop Kehumasan Bersama LLDIKTI Wilayah 7
    30/11/2020 - 16:00
  • Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 3 Habis)
    Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 3 Habis)
    30/11/2020 - 15:00
  • Pemimpin di Jalan Tuhan
    Pemimpin di Jalan Tuhan
    30/11/2020 - 14:11
  • Strategi Panglima TNI Dalam Hadapi Kelompok Pengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
    Strategi Panglima TNI Dalam Hadapi Kelompok Pengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
    30/11/2020 - 12:28

KULINER

  • Yuk Cicipi Simimang, Durian Khas Banjarnegara
    Yuk Cicipi Simimang, Durian Khas Banjarnegara
    02/12/2020 - 08:26
  • Saking Larisnya, Pempek Candy Habiskan 1/2 Ton Ikan Tenggiri per Hari
    Saking Larisnya, Pempek Candy Habiskan 1/2 Ton Ikan Tenggiri per Hari
    01/12/2020 - 05:29
  • Mencicipi Segarnya Rujak Kelang Khas Pesisir Pantai Branta Pamekasan
    Mencicipi Segarnya Rujak Kelang Khas Pesisir Pantai Branta Pamekasan
    01/12/2020 - 01:28
  • Woyoo Coffee Beans And Roastery Pas Dinikmati Malam Hari
    Woyoo Coffee Beans And Roastery Pas Dinikmati Malam Hari
    29/11/2020 - 04:27
  • Ada Sisa Bahan Soto Kemarin? Jangan Dibuang, Ubah Jadi Makanan Berikut
    Ada Sisa Bahan Soto Kemarin? Jangan Dibuang, Ubah Jadi Makanan Berikut
    28/11/2020 - 03:16
  • Giliran Jenderal Kopassus Terusik Perbuatan Rizieq Shihab
    Giliran Jenderal Kopassus Terusik Perbuatan Rizieq Shihab
    02/12/2020 - 00:16
  • Upah Gila Mike Tyson Bisa Buat Hati Khabib Remuk
    Upah Gila Mike Tyson Bisa Buat Hati Khabib Remuk
    02/12/2020 - 06:07
  • Putri Presiden RI Belikan Polisi Militer TNI AD Mobil Pengawal Baru
    Putri Presiden RI Belikan Polisi Militer TNI AD Mobil Pengawal Baru
    02/12/2020 - 14:08
  • Lakukan Amalan Ini di Hari Jumat, Utang Lunas Penyakit Disembuhkan
    Lakukan Amalan Ini di Hari Jumat, Utang Lunas Penyakit Disembuhkan
    02/12/2020 - 09:44
  • Bisikan Ngabalin ke Edhy Prabowo di Bandara Sebelum Dibawa KPK
    Bisikan Ngabalin ke Edhy Prabowo di Bandara Sebelum Dibawa KPK
    02/12/2020 - 00:13