Pemkab Probolinggo Dorong Penggunaan Transaksi Non Tunai untuk Cegah Covid 19

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo, Jatim, mendorong penggunaan transaksi non tunai untuk mencegah penularan Covid 19. Baik di sektor perdagangan, kesehatan, maupun sektor pariwisata.

Sektor perdagangan meliputi pertokoan dan swalayan, pasar, restoran, rumah makan, kafe dan usaha sejenis.

Sektor kesehatan meliputi toko obat, farmasi dan fasilitas kesehatan. Adapun sektor pariwisata, meliputi hotel, penginapan, homestay, dan kegiatan di tempat hiburan.

Dorongan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Probolinggo, Tantriana Sari nomor 440/586/426.205/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan.

"Mengutamakan pembayaran secara non tunai. Dalam hal pembayaran dilakukan tunai, wajib menerapkan protokol kesehatan transaksi pembayaran," begitu petikan SE tersebut yang diterima TIMES Indonesia.

SE merujuk pada Kepres Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional, dan Perbup Nomor 62/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Di sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo telah bergerak sejak Juni lalu. Sebanyak 34 pasar tradisional dirancang menerapkan transaksi elektronik.

Untuk realisasinya, kerjasama dengan perbankan dilakukan. Kurang lebih 6.700 pedagang yang tersebar di 34 pasar se-Kabupaten Probolinggo menjadi sasaran.

"Progresnya terus berjalan," kata Plt Kepala Disperindag, Taufik Alami kepada TIMES Indonesia. Sejak sepekan terakhir, Pasar Dringu disebut telah menjalankan transaksi non tunai. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement