Penolakan UU Cipta Kerja Semakin Membara, BEM Malang Raya Gelar Konferensi Pers

TIMESINDONESIA, MALANG – Persoalan UU Cipta Kerja semakin membara, sebab BEM Malang Raya kembali gelar konferensi pers tolak Omnibus Law, Rabu (28/10/2020). Aksi yang dilakukan tanggal 8 Oktober dan 26 Oktober 2020, tampaknya tak dihiraukan oleh Presiden RI.

BEM Malang Raya pun sempat menyampaikan kepada Bapak Wali Kota Malang terkait pencabutan UU Cipta Kerja pada Senin (26/40/2020).

Jika Presiden enggan untuk menerbitkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja, maka bersiap-siap masyarakat akan bergerak dengan jalur konstitusional.

"Kami menjadi pemohon dalam pengujian formil maupun materiil terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, menjaga akal sehat untuk senantiasa bersikap kritis atas kejanggalan yang dilakukan pemerintah maupun DPR," jelas Koordinator BEM Malang Raya Mahmud, Rabu (28/10/2020). 

Wali Kota Malang pun mengatakan akan mengundang seluruh elemen atau organ yang berada di Kota Malang. Hal tersebut dilakukan untuk membahas dan merancang poin, serta pasal mana saja yang kontra.

"Lalu, hasil tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya

BEM Malang Raya tetap menangih janji yang sudah di sampaikan oleh Walikota Malang saat aksi 26 Oktober 2020. Jika UU Cipta Kerja tersebut disahkan, maka akan muncul dampak negatif secara skala besar.

"BEM Malang Raya tetap konsisten kawal turun ke jalan, maupun lewat MK. Pada hakekatnya perjuangan jangan sampai luntur maupun kendor," tegas Koordinator BEM Malang Raya Mahmud dalam konferensi pers penolakan UU Cipta Kerja. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement