TIMESINDONESIA, SULAWESI – Sebagai upaya dalam memberikan pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat, KPU melaksanakan program Pendidikan Pemilih. Program ini mengusung tema “KPU go to Campus” untuk mahasiswa dan “KPU go to School” untuk siswa SMA sederajat.
Pendidikan pemilih ini dilakukan secara continue setiap tahunnya oleh KPU meskipun suatu daerah sedang tidak melaksanakan tahapan Pemilu atau pun Pilkada. Tujuannya tentu untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula yang nantinya akan menjadi generasi pelanjut yang sadar demokrasi. Kita membutuhkan generasi berikutnya yang melihat demokrasi sebagai sebuah wadah yang legal dalam melahirkan pemimpin yang tepat dengan proses yang benar.
Pendidikan pemilih KPU Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara kali ini berbeda. Jika biasanya menyisir kampus dan sekolah yang terjangkau dari ibu kota Konawe, tapi kali ini memilih kecamatan Routa. Sebuah wilayah dengan predikat terpencil di Konawe. Ada dua buah sekolah menengah atas sederajat yang berada di wilayah itu yakni SMA N Routa dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Ulum Routa. Kedua sekolah inilah yang ditunjuk sebagai salah satu tempat kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU Kab. Konawe tahun 2020.
Menembus Batas Mengabdi Tanpa Batas
Akses perjalanan ke Routa hanya bisa ditempuh dengan cara "menembus batas". Alternatif pertama dengan melewati kabupaten Kolaka Timur, Kolaka, Kolaka Utara kemudian masuk wilayah Sulawesi Selatan dan kemudian menyebrang Danau Towuti untuk kemudian masuk kembali ke wilayah Konawe yaitu Kecamatan Routa. Lama perjalanan dengan alternatif ini ditempuh selama lebih dari 24 jam.
Biasanya ketika berangkat dari Konawe masyarakat akan memilih menginap di perbatasan Sultra dan Sulsel untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal menyebrangi Danau Towuti.
Sedangkan alternatif kedua adalah melewati kabupaten tetangga yaitu Konawe Utara dan terus ke arah utara yang sudah dekat dengan perbatasan provinsi Sulawesi Tengah lalu kemudian masuk menyusuri jalan terjal sejauh lebih kurang seratus kilo meter untuk bisa tiba di ibu kota kecamatan Routa. Rute ini terbilang lebih menghemat waktu karena bisa ditempuh dalam waktu 10 sampai 12 jam saja. Tetapi membutuhkan fisik yang ekstra kuat baik pengendara maupun kendaraan yang akan melintas. Sebab jalanan yang masih di dominasi jalan berupa bebatuan akan menguras fisik.
Kondisi jalan juga begitu terjal dan curam sehingga pengendara untuk melintasi jalanan ini mesti ekstra hati-hati. Sebab jika tidak kendaraan bisa saja menabrak tebing disatu sisi atau malah terpelosok ke jurang dilain sisinya.
Jika ditotal perjalanan melewati alternatif pertama menempuh jarak kurang lebih 500 Km dengan medan jalanan beraspal. Sedangkan alternatif kedua lebih kurang menempuh jarak 200an Km. Kedua rute tersebut memiliki tantangan tersendiri untuk dilalui. Apa lagi pada alternatif pertama hampir sepanjang jalan pada medan yang terjal tersebut tidak ada jaringan sinyal untuk melakukan komunikasi jika sewaktu-waktu terdapat hambatan dalam perjalanan.
Routa dalam Data Pemilu
Bukan tanpa sebab menunjuk Routa untuk dikunjungi sebagai salah satu tempat melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih. Sebab predikat daerah terpencil dengan akses informasi dan jarak tempuh yang begitu jauh menjadikan Routa begitu "seksi" dalam setiap tahapan pemilihan atau pun pemilu yang digelar. Seksi dalam artian Routa punya segudang tantangan tersendiri dalam setiap kali pemilihan dan pemilu digelar. Dari tahapan permulaan saja saat membentuk badan adhock ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi penyelenggara pemilu kadang tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan setiap desa/kelurahan maupun TPS.
Tantangan berikutnya adalah akses komunikasi yang terbatas karena sebagian besar wilayah Routa belum terjamah sinyal. Sehingga pemberitahuan terhadap tahapan yang sedang berjalan kadang terlambat diterima. Begitu juga penyaluran logistik pemilu maupun pilkada dengan medan yang seperti dituliskan di atas tadi tidaklah mudah. Meski melewati medal terjal dan perjalanan yang jauh, penyelenggara mesti menjaga kondisi logistik untuk dapat sampai ke wilayah tersebut agar tetap utuh. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa logistik yang tiba tidak dibuka sebelum tiba saatnya sesuai dengan aturan yang seharusnya.
Data tingkat partisipasi pemilih menunjukkan pergerakan yang sangat positif. Pada Pilkada 2018 lalu dari data pemilih 1.856 yang terdaftar dalam DPT sebanyak 1.332 menggunakan hak pilihnya atau 71.77%. Kemudian pada gelaran Pemilu 2019 yang lalu terjadi peningkatan yaitu dari 2.057 wajib pilih tingkat partisipasi masyarakat menjadi 80.6% atau sebanyak 1.658 yang datang ke TPS menyalurkan hak pilih. Tentu ini hal yang sangat menggembirakan.
Untuk itu KPU Konawe menyasar kalangan pelajar yang duduk di bangku SMA sederajat di wilayah itu dan memberikan pendidikan pemilih untuk menstimulus pengetahuan dan wawasan berdemokrasi mereka. Setidaknya pada Pilkada dan Pemilu berikutnya angka partisipasi tersebut bisa terus bergerak naik.
Generasi muda dan calon pemilih selanjutnya di wilayah tersebut diharapkan menjadi pionir dalam mengkampanyekan berdemokrasi yang baik. Masyarakat bisa sadar untuk bertindak aktif memastikan dirinya apakah terdaftar dalam daftar pemilih pada setiap tahapan pemilu dan pilkada. Masyarakat juga kita harapkan mampu menjaga kondusifitas karena jangan sampai perbedaan pilihan dapat menaikkan tensi antar pendukung.
Lalu yang tidak kalah penting juga adalah memberikan pemahaman bahwa money politic yang biasanya terjadi merupakan tindakan yang salah dan melanggar UU. Sebab masyarakat mesti diedukasi bahwa money politic ini adalah cikal bakal terpilihnya pemimpin atau calon yang korup.
Selain itu juga harapan terbesarnya nanti mereka yang berkesempatan menyimak materi bisa menjadi embrio bagi menyebarnya informasi kepemiluan. Salah satu dampak yang diharapkan dari hal tersebut adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi kuota penyelenggara adhock (PPK, PPS dan KPPS) kedepannya. Sehingga penyelenggara yang dibentuk di daerah tersebut merupakan penyelenggara yang memang memiliki wawasan dan minat untuk mengabdikan diri. Bukan malah karena “kandang paksa” akibat tidak adanya SDM yang bersedia menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan pilkada.
Kondisi geografis Routa yang diapit dan lebih dekat dengan kabupaten lain bahkan provinsi lain juga merupakan celah terjadinya pelanggaran data pemilih. Untuk itu kegiatan KPU go to school juga tidak hanya menitik beratkan terhadap poin-poin diatas tetapi juga memberikan edukasi terhadap apa dan bagaimana proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi seseorang untuk menjadi wajib pilih dan apa saja syarat bagi seseorang untuk bisa melakukan pindah memilih.
Kesemuanya ini tentu menjadi harapan besar dalam menaburkan benih demokrasi di lembah Routa. Sebab jika saatnya nanti kita akan menyemai, para pelajar yang hari ini berusia 15 tahun pada Pilkada dan Pemilu selanjutnya akan berhak menjadi wajib pilih menjadi pemilih pemula. Kita dorong agar mereka menjadi pemilih cerdas dan menjadi bagian penting untuk ikut menyukseskan pesta demokrasi demi melahirkan pemimpin yang mampu membawa daerah maupun Negara kita menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghofur. Insya Allah…
***
*)Oleh: Andang Masnur, Komisioner KPU Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara Koordinator Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
