PT PSB Dan Disnaker Bontang Kompak Tidak Hadir di RDP Komisi I DPRD Bontang

TIMESINDONESIA, BONTANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Bontang dengan PT Panglima Siaga Bangsa (PT PSB) dan Dinas Ketenagakerjaan Bontang (Disnaker Bontang) tak berjalan seperti biasanya.

Pasalnya, baik perwakilan PT PSB maupun Disnaker Bontang tak kunjung menghadiri pertemuan yang rencananya akan membahas persoalan rekruitmen dan status tenaga kontrak kerja di lingkungan PC VI PT Pupuk Kaltim itu pada Senin (26/10/2020) pagi.

Walau demikian sejumlah anggota Komisi I tetap melanjutkan agenda tersebut walau hanya berhadapan dengan kursi kosong. Ungkapan kekecewaan pun terlontar dari mulut Ma’ruf Efendi.

“Saya sangat kecewa karena kami hanya berhadapan dengan kursi kosong,” ujar politisi PKS ini.

Ia menilai seharusnya pihak yang diundang memberikan alasan secara tertulis jika berhalangan hadir. Bukan disampaikan secara lisan karena menurut Ma’ruf, DPRD adalah lembaga yang tertib administrasi.

Kekecewaan serupa dilontarkan Rusli. Politisi Hanura menyayangkan sikap PT PSB yang telah dua kali diundang namun tak digubris.

Ia berharap lembaga DPRD mengambil langkah tegas apabila pemanggilan ketiga nantinya masih tak mendapatkan respon.

“Sesuai Tatib, apabila sudah tiga kali diundang tetapi tidak direspon maka DPRD wajib melakukan pemanggilan paksa,” tegas Rusli, kepada Bontang TIMES, Selasa 27/10/2020.

Sementara itu, anggota Komisi I Bakhtiar Wakkang yang memimpin forum tersebut menjabarkan, DPRD sejatinya telah dua kali melayangkan undangan kepada PT PSB untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

“Undangan pertama disampaikan pada 7 September lalu. Saati itu pihak Disnaker hadir, PT PSB tidak. Sekarang diundang lagi kembali, dua-duanya tidak bisa hadir alasannya situasi Pandemi Covid-19,” ujar politisi yang akrab disapa BW ini.

BW menilai alasan tersebut tidak mendasar. Apalagi situasi di Bontang saat ini tidak PSBB. Selain itu, aturan rapat di DPRD Bontang juga tetap mematuhi Protokol Covid-19. BW menyebut PT PSB tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan. “Kami akan berkonsultasi dengan pimpinan DPRD mengenai langkah yang akan ditempuh Komisi I dalam menindaklanjuti persoalan ini,” tutur BW. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement