Kopi TIMES

Integritas Asas Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Senin, 26 Oktober 2020 - 23:22 | 68.32k
Integritas Asas Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19
Agus Purwanto, M.Kesos, Ketua Umum DPC Pemuda Tani Indonesia Binjai.
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejak akhir tahun 2019 hingga menjadi pandemi, dampak Covid-19 sangat luar biasa pada pelbagai sektor kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan data dari WHO tertanggal 23 Oktober 2020, terdata kasus pandemi Covid-19 ada 41.104.946 kasus terkonfirmasi, dan 1.128.325 kasus yang meninggal. Sedangkan data perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan data dari gugus tugas penanganan Covid-19, terdata ada 377.541 kasus yang terinfeksi, 301.006 kasus sembuh, dan 12.959 kasus meninggal.

Bahkan saat ini di Indonesia masih terus ada penambahan kluster baru penyebaran Covid-19, baik berbasis wilayah maupun aktivitas. Pelbagai upaya untuk menghadapi pandemi Covid-19 pun dilakukan, seperti karantina rumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. 

Namun di saat situasi dan kondisi pandemi Covid-19, Indonesia juga bersiap melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah secara serentak atau Pilkada. Sejak tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara eksplisit Pilkada secara langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan secara langsung dan utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan dari masyarakat itu sendiri. 

Setidaknya pada tahun 2020 ini ada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan melangsungkan Pilkada. Pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2020 ini memang terjadi polemik, antara pro dan kontra. Sebab dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang setiap hari terus meningkat kasus yang reaktif, dikuatirkan pelaksanaan pemilu serentak akan berkontribusi dalam peningkatkan kluster kasus Covid-19.  Awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak.

Namun saat dunia dan Indonesia mengalami pandemi Covid-19, pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 mengundur penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan  pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 

Terlepas dari polemik yang terjadi, penyelenggaraan pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, yaitu 9 Desember 2020. Dimana pemilu akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itulah ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam merumuskan dan melaksanakan protokol kesehatan dalam pesta demokrasi pemilu. Selain itu juga banyak pihak menilai penyelenggaraan pilkada 2020 memiliki potensi tinggi terjadinya malpraktik atau pelanggaran dalam proses pelaksanaannya, dari proses pendataan daftar pemilih, verifikasi pasangan calon, proses kampanye, proses pemungutan suara, proses perhitungan suara, hingga proses gugatan hasil pilkada. 

Dalam studi ilmu politik, pilkada dapat dikatakan sebuah aktifitas politik. Dimana pilkada merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pilkada sendiri diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, yang dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19 ini harus tetap menjalankan asas pemilu sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini untuk meminimalisir terjadinya potensi malpraktik pada penyelenggaraan pilkada 2020 di masa pandemi covid-19. Ditegaskan dalam undang-undang pemilu bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu juga penyelenggarakan pemilu harus memenuhi prinsip, mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka;   proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.

Asas luber dan jurdil harus tetap dijaga oleh para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu di masa pandemi Covid-19 ini. Dimana asas Luber ini maksudnya adalah bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat sebagai pemilih harus dapat terjamin haknya untuk memilih secara langsung dalam pemilu sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Lalu penyelenggraan pemilu di masa pandemi Covid-19 ini harus berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

Selain itu juga seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilu, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun. Kemudian dalam kondisi penyelenggaraan pemilu di masa pandemi Covid-19, masyarakat dapat terjamin kerahasiaan pilihannya. Dimana masyarakat yang memberikan suaranya tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Lalu asas jurdil, yaitu bahwa ditengah keterbatasan penyelenggaraan pemilu di masa pandemi Covid-19 ini semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Maka untuk itulah pelaksanaan dan pengawasan pemilu harus tetap dilaksanakan dengan ketat agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2020 ini.

Untuk itulah menurut hemat penulis, KPU maupun Bawaslu harus dapat merumuskan dengan baik peta jalan (road map) antisipasi berbagai potensi malpraktik yang akan terjadi pada penyelenggaraan pilkada. Hal ini agar penyelenggaraan pilkada 2020 tidak disebut sebagai proses pilkada yang paling buruk dan tidak berintegritas. Setidaknya upaya antisipasi yang dapat dilakukan, antara lain: 

Pertama, pentingnya koordinasi antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan dan menetapkan peta jalan upaya antisipasi berbagai potensi malpraktik yang akan terjadi pada penyelenggaraan pilkada sebagai dampak situasi pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Kedua, Bawaslu sejak awal dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik yang akan terjadi pada Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 dengan melakukan koordinasi bersama KPU, khususnya untuk membuat berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi potensi malpraktik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Antisipasi lain adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat situasi darurat yang kemungkinan dapat terjadi. Ketiga, jika pihak KPU bermaksud mendesain sebuah e-rekapitulasi elektronik sebagaimana wacana upaya untuk mengantisipasi malpraktik yang mungkin terjadi pasca pemberian suara, maka pihak KPU harus dapat memastikan tingkat keamanan dan kesahihan data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. Terakhir, pihak KPU harus benar – benar dapat memastikan bahwa data pemilih akurat dan kredibel. 

Selain potensi malpraktik penyelenggaraan pilkada 2020, protokol kesehatan selama proses penyelenggaraan pilkada 2020 juga menjadi hal yang sangat krusial. Untuk itu pihak KPU dan Bawaslu harus dapat membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pihak agar protokol kesehatan dapat tetap terlaksana. Sehingga penyelenggaraan pilkada 2020, tidak memunculkan kluster – kluster baru peningkatan kasus Covid-19. Pihak KPU dan Bawaslu dapat membangun kerjasama dengan para ahli epidemiologi maupun praktisi kesehatan dalam menyusun standar operasional penyelenggaraan pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itulah, penyelenggaraan pilkada 2020 menjadi tantangan berat bagi berbagai pihak, khususnya KPU dan Bawaslu.

Semoga penyelenggaraan pilkada 2020 tetap terjaga integritas asas pemilu, walaupun ditengah berbagai tantangan di masa pandemi Covid-19. Dan pada akhirnya integritas asas ini dapat melahirkan para pimpinan kepala daerah yang berintegritas, visioner dan merakyat dalam membangun kemajuan serta kesejahteraan daerahnya dan masyarakatnya. 

***

*)Oleh: Agus Purwanto, M.Kesos, Ketua Umum DPC Pemuda Tani Indonesia Binjai.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Pencinta Alam Jombang Imbau Masyarakat Tidak Mudah Percaya Video Hoaks Meletusnya Gunung Semeru
    Pencinta Alam Jombang Imbau Masyarakat Tidak Mudah Percaya Video Hoaks Meletusnya Gunung Semeru
    01/12/2020 - 21:26
  • Kepala Dinkes Lamongan, Semua Memiliki Kemungkinan Besar Terinfeksi Covid-19
    Kepala Dinkes Lamongan, Semua Memiliki Kemungkinan Besar Terinfeksi Covid-19
    01/12/2020 - 21:22
  • Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Terus Meningkat, Kota Cirebon Kekurangan Ruang Isolasi
    Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Terus Meningkat, Kota Cirebon Kekurangan Ruang Isolasi
    01/12/2020 - 21:18
  • Ridwan Kamil Doakan Anies Baswedan Segera Pulih dan Bertugas Kembali
    Ridwan Kamil Doakan Anies Baswedan Segera Pulih dan Bertugas Kembali
    01/12/2020 - 21:15
  • Angka Positif Covid-19 Meningkat, Menko Luhut Rakor Bersama Gubernur Jawa Tengah
    Angka Positif Covid-19 Meningkat, Menko Luhut Rakor Bersama Gubernur Jawa Tengah
    01/12/2020 - 21:12
  • Mentan RI Terima Anugerah Gatra Awards 2020 Sebagai Penjaga Pangan dan Pelecut Ekspor
    Mentan RI Terima Anugerah Gatra Awards 2020 Sebagai Penjaga Pangan dan Pelecut Ekspor
    01/12/2020 - 21:09
  • Atasi Penyumbatan, DPUPR Cirebon Melakukan Pembersihan Saluran Irigasi
    Atasi Penyumbatan, DPUPR Cirebon Melakukan Pembersihan Saluran Irigasi
    01/12/2020 - 21:06
  • Tekan Laju Penyebaran Covid-19, Kendaraan Umum di Magetan Diminta Patuhi Prokes
    Tekan Laju Penyebaran Covid-19, Kendaraan Umum di Magetan Diminta Patuhi Prokes
    01/12/2020 - 21:03
  • Temui Menag RI, Ini Harapan Pengurus CSSMORA
    Temui Menag RI, Ini Harapan Pengurus CSSMORA
    01/12/2020 - 21:00
  • Kapolres Ponorogo Cek Surat Suara di Gudang KPU Ponorogo
    Kapolres Ponorogo Cek Surat Suara di Gudang KPU Ponorogo
    01/12/2020 - 20:57

TIMES TV

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

15/11/2020 - 07:16

Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Barter Lahan Hektaran di Indonesia

Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Barter Lahan Hektaran di Indonesia
Bincang soal Fanatisme Kpopers sejak SD

Bincang soal Fanatisme Kpopers sejak SD
Maluku Tenggara Akan Peringati Hari Sumpah Pemuda di Pulau Kecil Terluar

Maluku Tenggara Akan Peringati Hari Sumpah Pemuda di Pulau Kecil Terluar
Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Positive Thinking
    Positive Thinking
    01/12/2020 - 09:15
  • Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi UMKM
    Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi UMKM
    01/12/2020 - 02:21
  • Hak Perempuan yang “Dinomorduakan”
    Hak Perempuan yang “Dinomorduakan”
    30/11/2020 - 18:00
  • Humas Online dan News Value, Oleh-Oleh Workshop Kehumasan Bersama LLDIKTI Wilayah 7
    Humas Online dan News Value, Oleh-Oleh Workshop Kehumasan Bersama LLDIKTI Wilayah 7
    30/11/2020 - 16:00
  • Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 3 Habis)
    Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 3 Habis)
    30/11/2020 - 15:00
  • Pemimpin di Jalan Tuhan
    Pemimpin di Jalan Tuhan
    30/11/2020 - 14:11
  • Strategi Panglima TNI Dalam Hadapi Kelompok Pengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
    Strategi Panglima TNI Dalam Hadapi Kelompok Pengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
    30/11/2020 - 12:28
  • Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 2)
    Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 2)
    30/11/2020 - 12:00

KULINER

  • Saking Larisnya, Pempek Candy Habiskan 1/2 Ton Ikan Tenggiri per Hari
    Saking Larisnya, Pempek Candy Habiskan 1/2 Ton Ikan Tenggiri per Hari
    01/12/2020 - 05:29
  • Mencicipi Segarnya Rujak Kelang Khas Pesisir Pantai Branta Pamekasan
    Mencicipi Segarnya Rujak Kelang Khas Pesisir Pantai Branta Pamekasan
    01/12/2020 - 01:28
  • Woyoo Coffee Beans And Roastery Pas Dinikmati Malam Hari
    Woyoo Coffee Beans And Roastery Pas Dinikmati Malam Hari
    29/11/2020 - 04:27
  • Ada Sisa Bahan Soto Kemarin? Jangan Dibuang, Ubah Jadi Makanan Berikut
    Ada Sisa Bahan Soto Kemarin? Jangan Dibuang, Ubah Jadi Makanan Berikut
    28/11/2020 - 03:16
  • Mie Galau Malang Rasa Nikmat Harga Bersahabat
    Mie Galau Malang Rasa Nikmat Harga Bersahabat
    23/11/2020 - 01:15
  • Toyota Avanza Baru Ramai di Media Sosial
    Toyota Avanza Baru Ramai di Media Sosial
    01/12/2020 - 13:40
  • Model Seksi Curhat Pengalaman Mengenaskan Jadi Budak Seks Mike Tyson
    Model Seksi Curhat Pengalaman Mengenaskan Jadi Budak Seks Mike Tyson
    01/12/2020 - 06:29
  • Ronaldo dan Messi Bisa Mewek Lihat Bayaran Gila Mike Tyson
    Ronaldo dan Messi Bisa Mewek Lihat Bayaran Gila Mike Tyson
    01/12/2020 - 07:10
  • Marinir TNI AL Terlibat Baku Tembak, Panglima Kerahkan Pasukan ke Poso
    Marinir TNI AL Terlibat Baku Tembak, Panglima Kerahkan Pasukan ke Poso
    01/12/2020 - 06:06
  • Baca Ini 3 Kali Sehari, Dosa Besar Diampuni, Rezeki Datang Tiba-tiba
    Baca Ini 3 Kali Sehari, Dosa Besar Diampuni, Rezeki Datang Tiba-tiba
    01/12/2020 - 09:37