Tinjau JPS, Wakil Bupati Tuban Ajak Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

TIMESINDONESIA, TUBAN – Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Plt. Kepala Dinsos P3A, Joko Sarwono meninjau penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Tuban di Kecamatan Rengel dan Soko, Kamis (22/10/2020).

Wabup Noor Nahar menjelaskan bahwa JPS berasal dari Pemprov Jatim yang sudah berjalan selama 3 bulan terhitung sejak Mei-Juli 2020. Kemudian Pemkab melanjutkan JPS diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi Covid-19. 

"Untuk JPS Kabupaten Tuban selama 4 bulan (September-Desember 2020) dan penerimanya telah ditambah sebanyak 4 ribu penerima, total penerima mencapai 14 ribu penerima dengan nilai anggaran 8,4 miliar dari APBD," katanya 

Dia juga berpesan untuk penerima bansos, tidak dijual kembali sehingga benar-benar dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan, serta meningkatkan gizi keluarga. 

"Saya berpesan setiap bantuan hendaknya tidak untuk dijual akan tetapi untuk penuhi kebutuhan kepala keluarga," imbuh Wabup Noor Nahar 

Noor Nahar menambahkan situasi Covid -19 saat ini kabupaten Tuban telah berstatus dari zona oranye menurun ke zona kuning. Menyikapi perubahan zona status sebaran covid-19 itu, Pemkab Tuban akan tetap mengadakan operasi patuh protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta edukasi bagi masyarakat Tuban agar disiplin protokol kesehatan. 

“Ini menjadi momentum melakukan transisi dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru,” jelasnya.

Pria kelahiran Rengel ini juga menyampaikan wacana Pemkab Tuban akan melakukan kajian uji coba sebelum nantinya sekolah diperbolehkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan tatap muka. Uji coba akan berlaku untuk SMP/MTs dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah siswa masuk. “Diatur 30 persen siswa yang masuk dan menjaga jarak,” terangnya.

Dia berharap masyarakat tidak meremehkan penyebaran Covid-19. Untuk itu anjuran wajib memakai masker, rutin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman harus dilakukan serentak.

"Bukan untuk mempersulit masyarakat. Akan tetapi masyarakat harus memahami diberlakukannya sejumlah kebijakan daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya Covid-19." tandasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menyampaikan pendataan penerima JPS sesuai data JPS Pemprov Jatim ditambah 4 ribu penerima diajukan Pemkab Tuban. JPS ini bukan saja masyarakat miskin tapi juga mereka yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19. 

“Bantuan diserahkan berdasarkan by name by address. Tidak ada duplikasi sehingga penerima JPS bukan penerima bantuan sosial lainnya,” terangnya.

Joko Sarwono menambahkan setiap penerima dapat bantuan senilai 150 ribu diberikan berupa beras premium, minyak, dan telur.

"Pada proses penyaluran JPS ini melibatkan pemerintah kecamatan dan desa dengan harapan program JPS Tuban dapat mendukung penguatan ekonomi dan pangan," ujarnya saat mendampingi Wakil Bupati Tuban. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement