Kopi TIMES

Enam Tahun Jokowinomics Gagal Meroket, Berlari dan Melompat

Kamis, 22 Oktober 2020 - 19:31 | 85.29k
Sadam Syarif, Fungsionaris PB HMI.
Sadam Syarif, Fungsionaris PB HMI.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Enam tahun berlalu, kendali Jokowi atas negeri zamrud khatulistiwa ini harus tersendat dan terjebak dalam "Thucydides trap" oleh "intrik" geo-ekonomi dan geopolitik" yang tercitra melalui perang dagang dan pandemik Covid-19 yang berujung pada resesi ekonomi. Akumulasi energi politik yang super-presidential Jokowi, tak berarti mampu membuatnya mengembalikan kelesuan ekonomi yang tertatih sejak periode pertamanya. Belum sempat mewujudkan Mimpi meroketkan ekonomi nasional melalui 16 jurus paket kebijakan ekonomi dalam kabinet kerja I, ekonomi RI justru beranjak menurun melewati zona merah pada tahun terakhir 

Periode pertama Jokowi hingga memasuki periode keduanya. Trend kejatuhan ekonomi yang sudah banyak diprediksikan oleh pengamat ekonomi ini, benar-benar terbukti setelah diperparah oleh gelombang lumpur pandemik Covid-19 yang melumpuhkan ruang gerak ekonomi nasional. Meskipun tanpa bencana Covid-19, energi ekonomi RI sudah diperkirakan oleh beberapa lembaga riset akan terkuras signifikan akibat ketidakefektifan strategi pembangunan ekonomi. Tanpa pandemik, Institute for Development of Economics and Finance  (INDEF) misalnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 turun ke angka 4.8% dibanding capaian ekonomi nasional 2019 yang mandek di posisi 5.10 persen. Meskipun statistik mencatat  pertumbuhan industri manufaktur besar 

dan sedang naik tipis 4.1 persen. Dan menurut BKPM, realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Angka ini melampaui target yang sebesar Rp 792 triliun. Adapun penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada 2019 hanya mencapai 1,03 juta orang, yakni PMDN sebesar 520,17 ribu orang dan PMA 513,66 ribu orang. Akibatnya, daya beli masyarakat yang merupakan Kekuatan utama perekonomian Indonesia. Pada kuartal III-2019 menurun, konsumsi rumah tangga hanya menyumbang 56,52% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hawa Warburton dari Universitas Nasional Australia  memuji, Rencana pembangunan Jokowi ini bermaksud baik, tetapi dihambat oleh kurangnya perencanaan dan kepekaan terhadap keluhan publik.

Konsep pengembangan khasnya, “Indonesiasentris” patut diapresiasi dalam hal mempromosikan pembangunan yang merata di seluruh negeri dan khususnya di Indonesia timur. Namun, perencanaan strategis dalam konsep ini sangat kurang. Pemerintah telah mengejar berbagai proyek skala besar—seperti infrastruktur Trans-Jawa, Trans-Papua, dan Trans-Sumatra—sekaligus, tanpa menentukan target atau prioritas yang realistis berdasarkan kapasitas keuangan negara, tanpa merancang skema pendanaan yang layak khususnya melibatkan sektor swasta, dan tanpa mempertimbangkan tingkat pengembalian internal keuangan masing-masing proyek.

Selain itu, penurunan konsumsi juga terlihat dari setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN menggambarkan seberapa besar transaksi di perekonomian. Ketika PPN turun, artinya aktivitas jual-beli lesu. Data Januari-Agustus 2019, penerimaan PPN dalam negeri tercatat Rp 167,63 trilun. Turun 6,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak langsungnya adalah pemerintah Gagal mencapai target tax ratio tahun 2019, yang realisasinya hanya sebesar 10,73%. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mematok target tax ratio sebesar 12,2 persen. Selain gagal mencapai target, angka tax ratio ini juga lebih rendah atau turun dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 11,4 persen. 

Posisi Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2020 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 199,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,3 miliar dolar AS. ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0% (yoy) (BI). Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia  setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki (world bank). Beban utang luar negeri yang semakin mendekati batas maksimal terhadap PDB ini akan mempersulit ekonomi nasional berlari kencang. 

Lebih dari itu, utang politik Jokowi kepada elit dan ologarki hingga kepada kelompok relawan politik, menjadi ekses bagi eks walikota Solo ini memberlakukan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada oligarki. Baik dengan memberikan jabatan politik maupun dengan insentif kebijakan yang menjanjikan return bagi oligarki. Termasuk ketika Jokowi menghadiahkan jabatan menteri dalam negeri kepada jenderal polisi aktif yang juga merupakan kapolri Tito Karnavian, dan kemudian disusul penetapan beberapa perwira polisi aktif menjadi komisaris dan direktur utama di beberapa BUMN. 

Pada medio Desember 2019, Jokowi di hadapan puluhan pengusaha AS-ASEAN membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir yang mampu tumbuh rata-rata 5% meskipun diterpa berbagai ketidakpastian.

"Indonesia dan ASEAN akan berlari lebih cepat untuk mendapatkan pertumbuhan dan pemerataan," kata Jokowi. "Kami terbuka untuk kerja sama dengan negara manapun demi mencapai kepentingan yang saling menguntungkan, demikian ujar Jokowi. Setelah gagal meroketkan ekonomi nasional, kini jokowi menggunakan istilah berlari kencang sebagai ungkapan optimismenya.

Setelah mengalami "chicken dance" akibat dihantam double punch krisis global di awal 2020. Jokowi mulai menurunkan mimpi capaian ekonomi nasional dengan terminologi harapan "lompatan ekonomi" pasca pandemik covid. Oleh karenanya, kontraversial RUU Omni bus law Ciptaker yang sedang mendapat banyak koreksi sejak akhir tahun 2020 seakan mendapat tambahan argumentasi pelindung dari para pengkritik sebagai upaya politik pemerintah dalam memulihkan kembali ekonomi nasional.

Disorientasi (R)UU omnibus Law Cipta kerja yang syarat akan kecacatan baik formil maupun secara materil, menjadi bukti bahwa curse of the second term atau "kutukan periode kedua" merupakan mimpi buruk periodesasi kepemimpinan kepala negara yang jamak terjadi di dunia. Kehendak kebijakan ekonomi dan politik Jokowi yang cenderung mengganggu kedaulatan negara ini akan menjadi warisan kebijakan paling buruk dalam 

sejarah kepemimpinan nasional Indonesia. UU yang sejak awal bertujuan untuk meningkatkan akselerasi ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan ini, terpaksa dikebut proses pembahasannya di DPR. Komposisi mutlak fraksi DPR koalisi pemerintah menjadi faktor pendukung utama dalam membahas dan mengesahkan RUU desain pemerintah tanpa banyak kendala. RUU Omni bus law Ciptaker tentu tidak sendirian, sebagai penunjang kepastian hukum omnibus Law, sebelumnya telah 
Terlebih dahulu disahkan secara silent RUU minerba yang menguntungkan elit politik yang terafiliasi langsung dengan oligarki tambang dan UU Mahkamah konstitusi yang memungkinkan keputusan MK tidak wajib ditindaklanjuti oleh pembuat UU. Pun dengan UU KPK yang kadung menjadikan KPK semakin tidak produktif dalam misi pemberantasan korupsi. 

Insentif hukum dan fiskal yang diberikan kepada pasar seperti ini tentu sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Trias politica lembaga negara semakin kehilangan wibawanya. Pada akhirnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah pun tereduksi secara nyata. Hal ini terbukti dengan hasil survey Balitbang Kompas pada beberapa hari yang lalu menunjukkan, sebesar 54,4 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Jika demikian realitasnya, sebaik apapun kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara akan dianggap salah di mata publik. Apakah Jokowi akan mampu mengembalikan gairah ekonomi nasional, setidaknya membuatnya berjalan di tempat, jika tidak bisa menjadikan ekonomi melompat apalagi berlari kencang. Atau alarm krisis ini justru akan mengakibatkan kekuasan Jokowi turut terjungkal bersama habisnya vitalitas struktura ekonomi nasional yang semakin mengkhawatirkan.

***

*) Oleh: Sadam Syarif, Fungsionaris PB HMI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES