Usai Pemetaan, BKD Pulau Morotai Segera Isi Sejumlah Jabatan Kosong

TIMESINDONESIA, MOROTAI – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara setelah melakukan sidak ke dua Kecamatan yakni Kecamatan Morotai Utara dan Jaya, menemukan sejumlah pegawai yang tidak berkantor.

"Saat sidak itu ada beberapa hal yang didiskusikan di dua Kecamatan terkait dengan disiplin pegawai. Selain itu ingin mencari tahu penempatan personel dan ternyata ada beberapa yang masih belum terisi," ungkap Kepala BKD Pulau Morotai, Kalbi Rasyid, Kamis (22/10/2020).

Lanjutnya, selain itu BKD ingin mendata secara pasti berapa banyak jabatan mengalami kekosongan sehingga besok-besok bila ada pendistribusian aparatur, kekosongan itu dapat dipenuhi.

Begitu juga dengan puskesmas, karena mereka adalah instansi pelayanan yang tidak mengenal waktu untuk melayani orang sakit, sehingga harus standby setiap saat tidak harus kosong sesuai shift dan standar pelayanannya. 

"Kekosongan itu terdapat di beberapa kepala bidang dan seksi. Kekosongan yang dimaksud bukan berarti tidak ada orangnya namun, selama ini hanya diisi oleh pelaksana tugas atau Plt sehingga ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ke depan," katanya.

Sementara saat ini, jumlah pegawai Kebupaten Pulau Morotai secara keseluruhan sebanyak 2.184 PNS. "Itu yang pegawai Negeri sedangkan untuk PTT lagi cek datanya kembali karena, yang terakhir kemarim setelah Covid-19 ada yang sudah dirumahkan," ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendapat informasi ada kekosongan di beberapa OPD. "Makanya OPD diminta agar buat Pemetaan  sehingga dapat diketahui dan minggu depan pemetaan masing-masing OPD serta kecamatan sudah di serahkan ke BKD," imbuhnya.

Karena, penempatan juga tidak serta merta begitu saja namun, perlu dianalisis jabatan dan beban kerjanya lebih dulu barulah dilakukan pendistribusian aparatur, biar seimbang dengan analisis jabatan dan beban kerja yang ada di masing-masing OPD.

"BKD dalam satu dua minggu ini lagi melakukan pemetaan di masing-masing OPD. Nah, dari data itulah baru kita temukan informasi yang valid," papar Abhy, sapaan akrabnya.

Diutarakan juga, untuk kekosongan sendiri belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Nanti setelah disampaikan pemetaan dari masing-masing OPD kemudian dikaji, barulah diketahui alasannya.

Menurutnya, Program dalam reformasi berokrasi sendiri kan harus dilihat soal kelembagaan dan aparaturnya. Kadang banyak terjadi, ketika penempatan seseorang tidak melihat kompetensi, apakah sesuai dengan beban kerja dan analisis jabatan atau tidak.

"Paling tidak normatifnya seperti itulah. Minimal dilihat dari pendidikannya, baik pendidikan secara umum, struktural, pendidikan kepemimpinan atau pengalamannya yang kita jadikan indikator," terang Kalbi Rasyid, orang nomor satu di BKD Kabupaten Morotai ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement