Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Desak DPRD dan Dinsos Selesaikan Masalah Program BPNT 

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) kembali mendesak Dewan Legislatif dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera menuntaskan problematika mengenai program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dinilai mendapat permasalahan di Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur.

Saat aksi berlangsung, massa demo ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno, Wakil Ketua Komisi IV  Khairul Umam dan Anggota Komisi IV Alfian Rhomadani serta Plt Dinsos Pamekasan Moch Tarsun.

Korlap aksi Basri mengatakan sebenarnya aksi ini bukanlah yang pertama kalinya. Akan tetapi, sudah berulang kali. Sehingga dalam aksi ini, Alpart mendesak legislatif dan dinsos untuk segera menuntaskan permasalahan BPNT yang menjadi polemik terhadap masyarakat.

"Ada temuan kita yang kemudian menjadi permasalahan besar yang sampai detik ini pemerintah ataupun dewan belum bisa melakukan tugasnya. Oleh karenanya, kami hadir untuk meminta kejelasan dari DPRD dan Dinsos Kabupaten Pamekasan," kata Basri, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, beberapa temuan yang dinilai bermasalah seperti harga satuan beras yang tidak sesuai dengan harga di pasar. Bahkan ada dugaan oknum pihak ketiga yang menginstruksikan untuk satu pintu dalam pengambilan barang atau bahan-bahan BPNT. 

"Kita berikan waktu 3 x 24 jam untuk diproses dan mengevaluasi persoalan ini. Karena kami akan tetap berkomitmen dalam mengawal problematika ini sampai tuntas," papar Alumni aktivis HMI Jatim itu.

Sementara, wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Khairul Umam menyampaikan, komisi IV telah menginisiasi dengan Dinsos dan BNI untuk mencarikan solusi. Akan tetapi hal itu belum dianggap cukup oleh Alpart. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyikapi persoalan ini lebih dalam.

"Perlu Alpart ketahui good will yang telah dilakukan oleh DPRD itu sudah dilakukan, bahkan dalam kurun waktu yang telah diberikan oleh Alpart insya Allah kami akan mengakselerasi pihak-pihak kembali untuk mencari titik temu seperti yang diinginkan massa aksi Alpart," terang politisi PKB itu.

Sementara itu, Plt Dinsos Pamekasan Moch Tarsun membenarkan pernyataan komisi IV perihal undangan mengenai penyelesaian persoalan yang dibawa oleh Alpart.

"Sudah kami tindaklanjuti oleh tim Tikor dan hasilnya akan disampaikan pada waktu itu saat pertemuan dengan Komisi IV. Jadi kami selalu siap menindaklanjuti persoalan yang disampaikan oleh Alpart," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement