Wamendes: Program Transmigrasi Bentuk Dua Provinsi Baru

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Wamendes PDTT RI), Budi Arie Setiadi menutup Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (15/10/2020).

Wamendes Budi Arie mengatakan, Rapat Koordinasi memang sangat dibutuhkan untuk penyelesaian persoalan pertanahan di sektor transmigrasi sesuai dengan target.

"Saya berharap hasil rapat koordinasi ini dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk mendukung percepatan penyelesaian pertahanan transmigrasi," kata Wamendes Budi.

Wamendes Budi Arie menuturkan, program Transmigrasi yang telah berlangsung sejak zaman orde baru ini bertujuan untuk menyejahterakan transmigran.

Namun, program ini ternyata tidak hanya sejahterakan Transmigran tapi juga untuk penduduk di sekitar Lokasi dan utamanya dalam pemerataan pembangunan nasional.

"Oleh karenanya selama ini program transmigrasi telah berhasil membentuk dua provinsi baru, 104 Kabupaten baru dan 386 kecamatan baru serta 1.336 desa definitif baru," kata Ketua Umum DPP Projo ini.

Namun, dalam perjalanannya masih banyak ditemukan masalah dan kendala yang harus diselesaikan. Adakalanya terjadi ketimpangan yang menjadi beban tersendiri untuk diselesaikan.

"Salah satu permasalahannya adalah tanah atau lahan pemukiman di lokasi transmigrasi," kata Wamendes Budi.

Saat ini, kata Budi Arie, kita menghadapai tantangan besar pemukiman transmigrasi atau eks lokasi transmigrasi. 

Eks pemukiman transmigrasi yang terjadi bagian desa definitif banyak meninggalkan persoalan di sektor agraria seperti belum terbitnya sertifikat hak milik (SHM), sengketa dengan masyarakat lokal, sengketa dengan perusahaan, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, masalah tapal batas atau hak ulayat dan sebagainya.

"Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh transmigrasi yang dilaporkan ke Presiden maupun ke Kementerian/Lembaga dan DPR baik yang disampaikan secara formal dan informal yang ingin segera diselesaikan," kata Budi Arie.

Budi Arie berharap peserta rapat koordinasi bisa memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya penyelesaian lahan mereka karena pada dasarnya para transmigrasi itu ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

"Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Transmigrasi," kata Budi Arie.

Secara tegas Budi Arie berharap hasil rapat koordinasi ini menghasilkan aksi nyata untuk mengeksekusi penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran.

Turut hadir dalam Rapat itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Dirjen PKTran Kemendes PDTT RI M Nurdin dan Dirjen PKP2Trans Hari Pramudiono. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement