Hadiri Rakor Kepegawaian Tingkat Kaltim, Ini Pesan BKPSDM Bontang

TIMESINDONESIA, BONTANG – Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan nasional khususnya bidang SDM Aparatur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim menyelenggarakan rapat koordinasi kepegawaian yang dilaksanakan, (Kamis,15/10/2020) di Hotel Novotel Balikpapan. BKPSDM Kota Bontang juga turut hadir dalam acara itu.

Berdasarkan urgensi kesiapan sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi perubahan, tema yang diangkat dalam rakor tersebut adalah “Transformasi Manajemen Kepegawaian dan Eksistensi KORPRI” 

Adapun narasumber dalam rakor tersebut diantaranya, Badan Kepegawaian Negara; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pengurus Nasional KORPRI.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang mendukung secara penuh penyelenggaraan rakor dimaksud, bahkan mengikutinya melalui 2 pola yaitu hadir secara langsung (diwakili oleh Sekretaris BKPSDM) dan sebagian pegawai BKPSDM lainnya juga mengikuti melalui daring atau zoom meeting.

Menurut Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto bahwa secara normatif sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 126 bahwa mestinya ASN berhimpun dalam wadah Korp Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia (Korpri).

"Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki fungsi Pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota," ucapnya.

Oleh karenanya perlu untuk menyikapi isu aktual yang muncul saat ini yaitu anggota Korpri belum merasakan kehadiran organisasi ASN itu. Sudi menilai Dewan Pengurus harus diperkuat sebab anggota Korpri merasa biasa-biasa saja dalam menjadi anggota atau tidak, dan belum mendapatkan manfaat dari Organisasi. 

"Sehingga secara organisasi, Korpri patut memberikan warna dan rasa dalam birokrasi dan kemasyarakatan," ujar Sudi.

Menurut Sudi hal ini juga tidak terlepas dari peran Korpri sebagai perekat NKRI, menjaga persatuan dan integrasi bangsa serta menjadi motor penggerak pembangunan. 

Dan yang tidak kalah pentingnya dari itu adalah bagaimana agar kiranya anggota Korpri dapat sejahtera dan mendapatkan perlindungan hukum dalam berkarier. 

"Dalam kondisi ini diperlukan organisasi Korpri yang solid dan tangguh. Saya pikir ini bagian dari refleksi yang harus kita benahi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Sehingga dalam waktu dekat kami akan membahas bersama pimpinan dan perangkat daerah di Kota Bontang," ungkap Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement