Berjalan Sejak 2016, Tim Dosen Sosiologi Fisip UB Teliti Indeks Keberlanjutan Program Kotaku

TIMESINDONESIA, MALANG – Tim Dosen Sosiologi Fisip UB Malang dari research group (RG) Mobilitas dan Jaminan Sosial telah melakukan penelitian mengenai indeks keberlanjutan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang.

Program ini merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada Direktorat Jendral Cipta Karya pada tahun 2016. Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu yang melakukan implementasi program ini dikarenakan Kota Malang juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki wilayah kumuh.

Penelitian oleh RG Mobilitas dan Jaminan Sosial ini difokuskan di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Berdasarkan Keputusan Walikota Pemerintah Kota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan pemukiman diketahui bahwa wilayah terluas untuk kategori wilayah kumuh yaitu sebesar 81,36 Ha yaitu ada di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

Penelitian yang berlangsung sejak pertengahan Bulan Maret hingga akhir September lalu melibatkan tim dosen RG Mobilitas dan Jaminan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Dewi Puspita Rahayu, M.A dan Ayu Kusumastuti, S.Sos., M.Sc, serta beberapa mahasiswa sebagai enumerator di lapangan.

Melalui penelitian yang memiliki kurun waktu selama kurang lebih enam bulan tersebut, diketahui bahwa indeks keberlanjutan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Keluruhan Bareng Kota Malang sebesar 59.174.

Hal ini diartikan bahawa keberlanjutan program ini masuk dalam kategori cukup. Kategori ini mengindikasikan bahwa program ini dapat dikatakan tidak terlalu berjalan dengan baik namun juga tidak terlalu berjalan buruk/tidak baik.

Berdasarkan temuan tersebut, Ketua tim penelitian, Dewi Puspita Rahayu, M.A, menyampaikan bahwa, apabila program ini akan dilanjutkan ke depan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pada dimensi perumahan, lingkungan dan ruang publik.

Dewi juga menambahkan bahwa penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan perkotaan kedepan bagi pemangku terkait untuk lebih memperhatikan dimensi perumahan, lingkungan dan ruang publik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement