Kopi TIMES

Kreativitas Mempertahankan Negara 

Jumat, 16 Oktober 2020 - 04:46 | 20.93k
Kreativitas Mempertahankan Negara 
Yandri Radhi Anadi, SH., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, MALANG – Mengingat kekejaman Gerakan 30 September/PKI atau G30S/PKI yang ingin mengubah ideologi Pancasila negara Indonesia. Peristiwa ini juga diperingati setiap 1 oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Sebanyak tujuh perwira TNI dibunuh demi mempertahankan Ideologi negara. Ideologi negara ini harus dipertahankan sebagai sumber kekuatan moril dan spiritual negara.

Filsuf Yunani Aristoteles pernah menyatakan bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja di mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. 

Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kontstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). 

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarananya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan.Hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakam menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan (customary law) dan hukum adat. Sedangkan Hukum tertulis salah satunya dalam bentuk peraturan perundang- undangan.

Dalam prakteknya masih banyak terdapat peraturan perundang- undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya, banyak materi yang seharusya diatur dalam undang-undang tapi diatur dalam Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden ataupun Peraturan Pemerintah.

Bahkan diatas itu semua, banyak peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang ataupun di bawah undang- undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan ini hendaknya segera disikapi dengan responsif sehingga tidak berdampak kepada tidak berjalannya sistem hukum serta mekanisme yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Sebagaimana kita ketahui bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada suata masa (pemerintahan) tertentu dapat berbeda dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa yang lain, hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan-perundang-undangan. Oleh karena itu diupayakan semaksimal mungkin walaupun terjadi perubahan kekuasaan negara, jangan sampai mengkaburkan tujuan hukum yang pada akhirnya akan mempersulit pencapaian tujuan negara.

Produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitupula Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan seuatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif).

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. 

Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik. Setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama pencapaian tujuan negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Masalah sosiologis dan yuridis suatu negara pun sangat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan negara tersebut. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang–Undang Dasarnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, maka harus dapat terlaksananya pembangunan hukum nasional. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa, hukum adalah sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara dapat di capai melalui hukum nasional yang ada. Yang mana dengan tercapainya hukum nasional akan mempermudah langkah bangsa kita dalam mencapai tujuan negara.

Tujuan Negara dapat disebut juga sebagai tujuan nasional, tujuan nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujuannya harus diusahakan secara terus rnenerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Hukum Nasional merupakan hal yang mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan negara. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang- undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktifitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.

Atau dapat dikatakan pula bahwa, hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis.

***

*)Oleh : Yandri Radhi Anadi, SH., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Alumni Ponpes Bahrul Ulum Jombang Deklarasi Dukung Qosim - Alif
    Alumni Ponpes Bahrul Ulum Jombang Deklarasi Dukung Qosim - Alif
    20/10/2020 - 12:45
  • Di 'Kampus Merdeka', 8 Kegiatan Luar Kelas Ini Bisa Jadi SKS
    Di 'Kampus Merdeka', 8 Kegiatan Luar Kelas Ini Bisa Jadi SKS
    20/10/2020 - 12:31
  • DPRD Jatim Bentuk Raperda Desa Wisata
    DPRD Jatim Bentuk Raperda Desa Wisata
    20/10/2020 - 12:26
  • Gembleng Social Movement Bahasa Inggris, Siswa SMA Islam Sabilillah Bikin Mini Webinar
    Gembleng Social Movement Bahasa Inggris, Siswa SMA Islam Sabilillah Bikin Mini Webinar
    20/10/2020 - 12:20
  • Braif Fatari, Striker Timnas U-19 yang Mengidolakan Boaz Solossa
    Braif Fatari, Striker Timnas U-19 yang Mengidolakan Boaz Solossa
    20/10/2020 - 12:14
  • Bupati Majalengka Janjikan Bantuan Operasional dari APBD untuk PGMI
    Bupati Majalengka Janjikan Bantuan Operasional dari APBD untuk PGMI
    20/10/2020 - 12:02
  • Antisipasi Bencana Pemkab Pacitan Ajak Tabuh Kentongan Serentak di 26 Oktober Mendatang
    Antisipasi Bencana Pemkab Pacitan Ajak Tabuh Kentongan Serentak di 26 Oktober Mendatang
    20/10/2020 - 11:55
  • Sertifikasi Halal Bantu Tingkatkan Omzet UMKM Hingga 8,53 Persen
    Sertifikasi Halal Bantu Tingkatkan Omzet UMKM Hingga 8,53 Persen
    20/10/2020 - 11:41
  • Muncul Klaster Perkantoran, Bupati Pacitan Minta Patuhi Protokol Kesehatan
    Muncul Klaster Perkantoran, Bupati Pacitan Minta Patuhi Protokol Kesehatan
    20/10/2020 - 11:36
  • Pemkab Bondowoso Raih Opini WTP Kedelapan
    Pemkab Bondowoso Raih Opini WTP Kedelapan
    20/10/2020 - 11:23

TIMES TV

UU Cipta Kerja juga Hapus Sertifikat Halal MUI?

UU Cipta Kerja juga Hapus Sertifikat Halal MUI?

09/10/2020 - 17:10

TERNYATA, Tokoh PKI DN Aidit Keturunan Habaib?

TERNYATA, Tokoh PKI DN Aidit Keturunan Habaib?
Progesterex Bisa Bikin Wanita Tidak Hamil

Progesterex Bisa Bikin Wanita Tidak Hamil
GAWAT. GNPF Ulama, FPI dan PA 212 Keluarkan Fatwa Qishos?

GAWAT. GNPF Ulama, FPI dan PA 212 Keluarkan Fatwa Qishos?
Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Simpatisan HTI ?

Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Simpatisan HTI ?

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Inovasi Pendidikan Berbasis Digital
    Inovasi Pendidikan Berbasis Digital
    20/10/2020 - 10:38
  • Tiada Henti “Saling Mencintai”
    Tiada Henti “Saling Mencintai”
    20/10/2020 - 09:40
  • UU Terancam “Nihilisme Total”
    UU Terancam “Nihilisme Total”
    19/10/2020 - 11:49
  • Kegagalan Memaknai Kedaulatan Rakyat dalam Omnibus Law
    Kegagalan Memaknai Kedaulatan Rakyat dalam Omnibus Law
    19/10/2020 - 11:25
  • Diaspora Televisi Pendidikan
    Diaspora Televisi Pendidikan
    18/10/2020 - 16:36
  • Mahalnya Harga Sebuah Keteladanan
    Mahalnya Harga Sebuah Keteladanan
    18/10/2020 - 14:37
  • Surat Buat Wakil Rakyat di DPR RI
    Surat Buat Wakil Rakyat di DPR RI
    18/10/2020 - 12:35
  • Jika PJJ Benar Permanen
    Jika PJJ Benar Permanen
    17/10/2020 - 15:08

KULINER

  • Nikmatnya Jajanan Tradisional Kue Apem Cirebon
    Nikmatnya Jajanan Tradisional Kue Apem Cirebon
    18/10/2020 - 05:28
  • Menikmati Rujak Bakso Kuliner Unik di Kabupaten Majalengka
    Menikmati Rujak Bakso Kuliner Unik di Kabupaten Majalengka
    14/10/2020 - 13:02
  • Innside by Melia Yogyakarta Pamerkan Menu Unggulan Baru
    Innside by Melia Yogyakarta Pamerkan Menu Unggulan Baru
    14/10/2020 - 08:03
  • Inilah 9 Macam Olahan Makanan Daun Kelor dari Ibu-ibu Lamongan, Apa Saja?
    Inilah 9 Macam Olahan Makanan Daun Kelor dari Ibu-ibu Lamongan, Apa Saja?
    12/10/2020 - 15:57
  • Soto Bathok Jogja, Sensasi Makan Soto Pakai Batok Kelapa di Cirebon
    Soto Bathok Jogja, Sensasi Makan Soto Pakai Batok Kelapa di Cirebon
    12/10/2020 - 06:47
  • PA 212 Minta Dubes RI Agus Maftuh Dicopot, Istana Merespons
    PA 212 Minta Dubes RI Agus Maftuh Dicopot, Istana Merespons
    20/10/2020 - 05:40
  • Terekam Kamera Aksi Mesra 3 Jenderal TNI Cium dan Peluk Mantan Pacar
    Terekam Kamera Aksi Mesra 3 Jenderal TNI Cium dan Peluk Mantan Pacar
    20/10/2020 - 00:13
  • Kabar Baik dari Letjen Prabowo Usai Datangi Pentagon
    Kabar Baik dari Letjen Prabowo Usai Datangi Pentagon
    20/10/2020 - 04:10
  • Demo Hari Ini, Susi Pudjiastuti Pimpin Orasi Buruh, Cek Faktanya
    Demo Hari Ini, Susi Pudjiastuti Pimpin Orasi Buruh, Cek Faktanya
    20/10/2020 - 08:31
  • Ibu Kota Terkepung, Cek Faktanya
    Ibu Kota Terkepung, Cek Faktanya
    20/10/2020 - 07:43