Peristiwa Daerah

Pemuda Pancasila Cium Keberadaan Mafia Perizinan di Banyuwangi

Kamis, 15 Oktober 2020 - 10:31 | 39.19k
Pemuda Pancasila Cium Keberadaan Mafia Perizinan di Banyuwangi
Zamroni SH, Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi. (Foto: Syamsul Arifin/TIMES Indonesia)
Pewarta: | Editor: Wahyu Nurdiyanto

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Banyuwangi, Jawa Timur, mencium adanya jaringan ‘Mafiaperizinan di Bumi Blambangan. Dan dalam praktiknya, komplotan ini nyaris tak terendus atau pun tersentuh aparat penegak hukum.

“Indikasi tersebut nampak pada beberapa kasus penerbitan izin, khususnya izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, Kamis (15/10/2020).

Salah satu contoh pada proses penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng, di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. IMB tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi, pada tahun 2017.

Padahal sejumlah warga yang rumahnya berdiri tepat berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng, tidak pernah diajak musyawarah atau pun mengeluarkan pernyataan persetujuan.

Mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pelibatan masyarakat yang berbatasan langsung merupakan sebuah kewajiban.

Yakni masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, atau masyarakat yang berbatasan langsung. Persetujuan masyarakat batas – batas ini biasa disebut sebagai Izin Lingkungan. Dan dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, ditegaskan bahwa Izin Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan Izin Usaha mau pun IMB.

Zamroni juga mengulas Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi. Disitu diamanatkan bahwa dalam pengurusan IMB dibutuhkan surat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi yang dimohon, dengan diketahui Lurah atau Kepala Desa dan Camat.

Dan itu memang sesuai dengan keterangan yang terpampang dalam Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (http://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id/home/persyaratan). Terdapat sejumlah syarat yang merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam proses pengurusan IMB dan IPPT. 

Yaitu dalam pengurusan IPPT Non Perumahan, terdapat syarat adanya Pernyataan Tetangga (Batas-batas) dan Pernyataan kepemilikan tanah, bila pemohon dan pemilik tanah berbeda.

Begitu juga dalam proses pengurusan IMB Tempat Usaha Tidak Bertingkat dan Bertingkat, juga terdapat syarat adanya Surat Pernyataan Tetangga (Batas-batas). Serta Surat Pernyataan Pemilik Tanah, bila pemohon dan pemilik tanah berbeda. Dan jika bangunannya bertingkat, wajib diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

Perlu diketahui, tanah tempat berdiri Swalayan Vionata Genteng, adalah tanah bekas Kantor Kawedanan Genteng. Kantor milik pemerintah peninggalan sejarah era penjajahan kolonial Belanda. Maka tak heran, sertifikat tanah di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Atau bisa dipastikan tanah tersebut milik pemerintah.

“Nah, mengacu Pasal 33 huruf (e), Perbup Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2019, gamblang dijelaskan bahwa dalam proses pengurusan IMB, dibutuhkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang diketahui Lurah atau Kepala Desa dan Camat, apabila tanah bukan milik pemohon,” cetusnya.

“Jadi makin menarik, tanah tempat berdiri Swalayan Vionata Genteng itu bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), artinya tanah bekas Kantor Kawedanan Genteng tersebut adalah milik pemerintah. Menarik untuk diungkap, siapa sosok pejabat yang mewakili pemerintah untuk memberikan persetujuan dalam pengurusan IMB, yang disitu terjadi pengabaian hak Wong Cilik batas-batas,” imbuh Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi.

Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bumi Blambangan ini juga membeberkan isi Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang mana pada Pasal 46, jelas menyebutkan bahwa sebelum menetapkan atau mengeluarkan keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi masyarakat Badan atau pejabat pemerintahan wajib memberikan sosialisasi hingga klarifikasi pihak terkait secara langsung.

“Yang wajib digaris bawahi, adalah klarifikasi pihak terkait secara langsung. DPMPTSP Banyuwangi, punya petugas tinjau lapang, ada pejabat ditingkat kecamatan, ada juga pemerintahan desa, tapi anehnya kok masih ada warga batas-batas yang diabaikan. Ini patut menjadi perhatian para pihak,” ungkap Zamroni.

Di Pasal 58 ayat 6 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lanjutnya, juga dijabarkan bahwa keputusan tidak dapat berlaku surut. Kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan atau terabaikannya hak warga masyarakat.

Namun, terkait kejadian ini, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, DPMPTSP, serta dinas terkait sudah mengetahui. Mulai hearing hingga sidak ke lokasi Swalayan Vionata Genteng, juga sudah dilakukan. Faktanya, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas. Jajaran Pemerintah Daerah Banyuwangi, seolah tak berdaya.

Rapat kordinasi yang akan digelar Komisi I DPRD Banyuwangi, pasca sidak Senin, 14 September 2020, juga masih sebatas wacana.

Kasus serupa, terkait dugaan adanya jaringan ‘Mafia’ perizinan di Banyuwangi, turut mencuat pada penerbitan IMB sejumlah Tower. Salah satunya pada Tower yang berdiri di Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran.

“Saya khawatir, dalam kasus ini ada penyalah gunaan jabatan, wewenang dan insikasi korupsi,” cetus Zamroni.

Terkait hal ini, Kepala DPMPTSP Banyuwangi, Wawan Yadmadi, hingga Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, masih belum bisa dikonfirmasi. (*)



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

EKORAN

TERBARU

  • Webinar Ayo ke Ladara, Kemenperin Dorong UMKM Masuk Marketplace
    Webinar Ayo ke Ladara, Kemenperin Dorong UMKM Masuk Marketplace
    21/10/2020 - 14:05
  • Tantangan Penelitian Kualitatif Saat Pandemi Covid-19
    Tantangan Penelitian Kualitatif Saat Pandemi Covid-19
    21/10/2020 - 14:00
  • Bioskop di Jakarta Kembali Dibuka, Ini Protokol Kesehatan yang Wajib Ditaati
    Bioskop di Jakarta Kembali Dibuka, Ini Protokol Kesehatan yang Wajib Ditaati
    21/10/2020 - 13:46
  • Sediakan Ribuan Lowongan, Lamongan Job Market Fair Digelar dengan Protokol Kesehatan
    Sediakan Ribuan Lowongan, Lamongan Job Market Fair Digelar dengan Protokol Kesehatan
    21/10/2020 - 13:43
  • BI: Kehadiran Ladara Indonesia Perkuat Sektor UMKM
    BI: Kehadiran Ladara Indonesia Perkuat Sektor UMKM
    21/10/2020 - 13:40
  • Stok Darah O dan B di PMI Menipis, Polresta Probolinggo Gelar Donor Darah
    Stok Darah O dan B di PMI Menipis, Polresta Probolinggo Gelar Donor Darah
    21/10/2020 - 13:37
  • Danrem 044 Gapo Buka Turnamen Gaple PWI Sumsel
    Danrem 044 Gapo Buka Turnamen Gaple PWI Sumsel
    21/10/2020 - 13:34
  • Ketua Pemuda Pancasila Minta Kader Disiplin Protokol Covid-19
    Ketua Pemuda Pancasila Minta Kader Disiplin Protokol Covid-19
    21/10/2020 - 13:31
  • Polres Malang Amankan Dua Tersangka Pembunuhan di Tirtoyudo
    Polres Malang Amankan Dua Tersangka Pembunuhan di Tirtoyudo
    21/10/2020 - 13:26
  • Tiga Tahun Smart City Kabupaten Blitar, ini Program Andalannya
    Tiga Tahun Smart City Kabupaten Blitar, ini Program Andalannya
    21/10/2020 - 13:23

TIMES TV

Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

17/10/2020 - 16:33

UU Cipta Kerja juga Hapus Sertifikat Halal MUI?

UU Cipta Kerja juga Hapus Sertifikat Halal MUI?
TERNYATA, Tokoh PKI DN Aidit Keturunan Habaib?

TERNYATA, Tokoh PKI DN Aidit Keturunan Habaib?
Progesterex Bisa Bikin Wanita Tidak Hamil

Progesterex Bisa Bikin Wanita Tidak Hamil
GAWAT. GNPF Ulama, FPI dan PA 212 Keluarkan Fatwa Qishos?

GAWAT. GNPF Ulama, FPI dan PA 212 Keluarkan Fatwa Qishos?

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Tantangan Penelitian Kualitatif Saat Pandemi Covid-19
    Tantangan Penelitian Kualitatif Saat Pandemi Covid-19
    21/10/2020 - 14:00
  • Adaptasi Pelaku Usaha Saat Covid-19
    Adaptasi Pelaku Usaha Saat Covid-19
    21/10/2020 - 13:00
  • Menakar Kesehatan Mental Kita
    Menakar Kesehatan Mental Kita
    21/10/2020 - 12:00
  • Menguji Kesiapan Parpol dalam Kampanye Daring Pilkada
    Menguji Kesiapan Parpol dalam Kampanye Daring Pilkada
    21/10/2020 - 11:00
  • Problematika UU Cipta Kerja di Sektor Ketenagakerjaan
    Problematika UU Cipta Kerja di Sektor Ketenagakerjaan
    21/10/2020 - 05:16
  • Covid-19 dan Kepedulian Sosial
    Covid-19 dan Kepedulian Sosial
    21/10/2020 - 03:45
  • Memandang Masa Depan Profesi Public Relations
    Memandang Masa Depan Profesi Public Relations
    20/10/2020 - 23:14
  • Ruang Parlemen Mahasiswa dan Catatan untuk Para Demonstran
    Ruang Parlemen Mahasiswa dan Catatan untuk Para Demonstran
    20/10/2020 - 17:16

KULINER

  • Nasi Aron Tengger Bromo, Another Way to Have Your Staple Food
    Nasi Aron Tengger Bromo, Another Way to Have Your Staple Food
    21/10/2020 - 00:46
  • Nikmatnya Jajanan Tradisional Kue Apem Cirebon
    Nikmatnya Jajanan Tradisional Kue Apem Cirebon
    18/10/2020 - 05:28
  • Menikmati Rujak Bakso Kuliner Unik di Kabupaten Majalengka
    Menikmati Rujak Bakso Kuliner Unik di Kabupaten Majalengka
    14/10/2020 - 13:02
  • Innside by Melia Yogyakarta Pamerkan Menu Unggulan Baru
    Innside by Melia Yogyakarta Pamerkan Menu Unggulan Baru
    14/10/2020 - 08:03
  • Inilah 9 Macam Olahan Makanan Daun Kelor dari Ibu-ibu Lamongan, Apa Saja?
    Inilah 9 Macam Olahan Makanan Daun Kelor dari Ibu-ibu Lamongan, Apa Saja?
    12/10/2020 - 15:57
  • Viral, Diduga Perwira Polisi Pakai Almamater Dipukul Brimob
    Viral, Diduga Perwira Polisi Pakai Almamater Dipukul Brimob
    21/10/2020 - 05:46
  • Sindir Johnny Plate, Sujiwo Tejo Minta Kominfo Blokir Dulu Akun Anonim
    Sindir Johnny Plate, Sujiwo Tejo Minta Kominfo Blokir Dulu Akun Anonim
    21/10/2020 - 05:38
  • Ngeri, Video Pembantaian Pasukan Armenia Beredar Lagi
    Ngeri, Video Pembantaian Pasukan Armenia Beredar Lagi
    21/10/2020 - 04:00
  • Demi Utang Rp70 Juta, Erdina Potong 4 Jari Tangannya dan Ngaku Dibegal
    Demi Utang Rp70 Juta, Erdina Potong 4 Jari Tangannya dan Ngaku Dibegal
    21/10/2020 - 02:10
  • Kisah Gila Sertu TNI Nekat Goyang Istri Bawahan di Asrama Hingga Hamil
    Kisah Gila Sertu TNI Nekat Goyang Istri Bawahan di Asrama Hingga Hamil
    21/10/2020 - 00:02