PB HMI Minta Kapolri Bertanggung Jawab Atas Perusakan Sekretariat OKP Islam

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menyayangkan, aksi kekerasan dan represif anggota kepolisian yang secara tidak profesional merusak fasilitas sekretariat PII dan GPII di Jakarta pusat pada Selasa 13 Oktober 2020, kemarin.

"Secara tegas, kami menyampaikan sikap protes dan mengecam keras atas aksi kekerasan dan sikap represi anggota kepolisian RI terhadap demonstran khususnya penyerangan terhadap sekretariat sahabat seperjuangan kami rekan-rekan Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada selasa lalu", ungkap PJ ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, pihak kepolisian sangat berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi penolakan UU omnibus Law Cipta kerja. Tindakan Kapolri beserta anggotanya dalam memenuhi perintah presiden Jokowi untuk menindak tegas demonstran merupakan sikap anti demokrasi yang tidak seharusnya dilakukan oleh institusi kepolisian.

"Polri kini benar-benar menampilkan sisi lain profil humanisnya dalam bentuk yang paling menakutkan bagi demokrasi. Oleh karena itu, Kami minta Kapolri Idham Aziz untuk bertanggung atas pengurasakan sekretariat PII dan GPII, baik secara materil maupun immateril," tegasnya.

Penyerangan terhadap PII dan GPII, ujar Arya, merupakan simbol kejahatan atas gerakan pemikiran generasi bangsa yang merupakan pewaris sah bangsa ini. Bagi kami PII merupakan aset kecendikiawanan bangsa dan memiliki reputasi sejarah yang patut dihormati oleh siapapun.

"Secara historis PII dan GPII merupakan saudara kandung HMI yang senantiasa memberikan sumbangsih positif bagi umat dan bangsa sejak awal berdirinya republik ini. Ini bukan saja tentang PII dan GPII secara organisasional, ini tentang masa depan gerakan pelajar dan mahasiswa Indonesia," pungkas PJ ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement