Pemerintahan

Pemprov DKI Jakarta Minta Tempat Usaha Wajib Mendata Karyawan dan Pengunjung yang Datang

Rabu, 14 Oktober 2020 - 21:09 | 35.16k
Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Andri Yansyah. (Foto: beritajakarta.id)
Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Andri Yansyah. (Foto: beritajakarta.id)

TIMESINDONESIA, JAKARTAPemprov DKI Jakarta mewajibkan tempat usaha baik restoran maupun kafe untuk melakukan pendataan karyawan maupun pengunjung secara elektronik. Pendataan bisa berbasis aplikasi atau dengan QR Code.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Andri Yansyah dengan tujuan untuk memudahkan penelusuran atau tracing jika ada karyawan maupun pengunjung yang terkonfirmasi Covid-19.

"Pendataan ini supaya bisa melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 apakah itu pekerjanya atau pengunjungnya terkonfirmasi, jadi gampang mendeteksinya. Sehingga peningkatan jumlah penyebaran bisa kita tekan," ungkap Andri, Rabu (14/10).

Andri mengatakan pendataan elektronik bisa diterapkan pada restoran atau kafe yang berada di dalam suatu kawasan seperti gedung pusat perbelanjaan atau yang bersifat mandiri.

Andri mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan atau gedung agar membangun sistem pendataan secara elektronik. Menurutnya, pendataan terhadap karyawan atau pengunjung mal bisa dilakukan mulai dari tempat parkir dan atau pintu masuk gedung.

Ia menilai justru lebih baik jika tenant, restoran, atau kafe yang berada dalam suatu kawasan tersebut juga menerapkan hal yang sama berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung.

"Kafe, restoran, kios, toko yang ada dalam satu kawasan bisa didata pas masuk parkir. Saling bantu, karena kalau tenant tetangganya ada yang kena, yang ditutup bukan satu tenant atau toko itu saja, tapi keseluruhan gedung," urai Andri.

Terkait dengan tempat usaha restoran atau kafe yang bersifat mandiri diwajibkan untuk melakukan pendataan secara elektronik. Maka itu, ia mendorong asosiasi terkait untuk mengajak semua anggotanya menerapkan pendataan secara elektronik.

"Ini yang saya sampaikan kepada semua asosiasi baik Kadin, Hippindo, Aprindo, asosiasi pengelola gedung, semua dia harus menjangkau. Jadi semua asosiasi ini harus memberikan sosialisasi, edukasi kepada semua," tuturnya

Andri menambahkan, pendataan elektronik bukan hanya untuk kepentingan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19, tapi ada manfaat lain yang bisa dirasakan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha.

"Terlepas dari pandemi, restoran dan kafe bisa melakukan survei kepuasan pelanggan apa yang harus dipenuhi, menu apalagi yang harus ditambah, mana yang tidak laku, itu bisa dijadikan survei. Survei yang paling tepat melalui pengunjung, pembeli, pelanggan," tandas Andri mewakili Pemprov DKI Jakarta.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES