Ekonomi

Bupati Bandung: Kehadiran BPR Kerta Raharja Harus Bisa Lawan Rentenir

Selasa, 13 Oktober 2020 - 23:19 | 55.22k
Bupati Bandung Dadang M. Naser (tengah) bersama jajaran Direksi BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung saat meresmikan Kantor BPR Kertaraharja Cabang Ciparay, Selasa (13/10/2020).(FOTO: Iwa/TIMES Indonesia)
Bupati Bandung Dadang M. Naser (tengah) bersama jajaran Direksi BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung saat meresmikan Kantor BPR Kertaraharja Cabang Ciparay, Selasa (13/10/2020).(FOTO: Iwa/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang M. Naser menekankan agar PT BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung (Perseroda), selain untuk menggerakan ekonomi, diharapkan ada gerakan sosialnya. Bupati berharap kehadiran BPR harus mampu melawan rentenir.

“Saya harapkan para ulama dan kyai harus meyakinkan kepada masyarakat, kalau bertransaksi atau kita menyimpan uang di bank milik negara bunganya itu halal dan sah sesuai beberapa fatwa yang disampaikan organisasi Islam," kata Bupati Bandung saat peresmian Gedung BPR Kertaraharja Cabang Ciparay, di Kecamatan Ciparay, Selasa (13/10/20).

Bupati juga berharap, kehadiran BPR dalam gerakan sosial yang sesuai Peraturan Daeràh (Perda) Anti Rentenir yang sedang diusulkan DPRD Kabupaten Bandung, agar mampu memberantas rentenir yang cukup marak di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan hadirnya bank resmi semacam BPR, tutur Dadang Naser, diharapkan masyarakat tidak terjerat lagi dengan bunga tinggi yang mencapai 36 persen.

"Kalau dengan BPR, ada aturannya yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga betul-betul kehadirannya bisa memotivasi masyarakat, terutama bagi UMKM dan UKM agar berdaya saing dalam perekonomiannya, apalagi di kala pandemi Covid-19 seperti ini," ucap Dadang.

Dadang juga meminta, kehadiran BPR Kerta Raharja terus berinovasi, mengembangkan core bisnis BPR untuk meng-guide para UMKM dengan tenaga ahli bisnis yang profesional dalam pendampingan para UMKM.

"Jadi, hadirnya bank itu bukan sekadar meminjamkan, tapi ada guident bisnis, sehingga UMKM naik kelas menjadi UKM, yang kemudian menjadi konglomerat. Dibarengi teknolgi sesuai yang disyaratkan OJK, bahwa bank milik pemerintah itu harus dilengkapi teknologi atau bidang IT," pinta Dadang.

Ke depan, imbuh Dadang, pimpinan BPR harus segera menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), kaitan rencana membangun BPR Cabang di Sindangkerta dan kantor pusat sekaligus gedung IT BPE Kerta Raharja di Soreang. BPR pun bisa naik kelas, tidak lagi konvensional, tapi harus ada modernisasi perbankkan supaya kepercayaan masyarakat lebih kuat lagi terhadap BPR.

Sementara itu, Direktur Utama BPR Kerta Raharja, Moch. Sholeh Pios, mengatakan saat ini BPR Kerta Raharja sudah memiliki 15 kantor cabang yang refresentatif. Untuk Kantor Cabang Ciparay ini pembangunan gedungnya menelan biaya Rp1,6 miliar.

"Namun untuk kantor kas BPR, sebagian masih sewa dan akan dibangun secara bertahap, karena anggaran terbatas. Pertama, kita akan membangun untuk cabang BPR Sindangkerta, kemudian pada tahun 2021 akan dibangun kantor pusat dan gedung teknologi yang representatif sesuai syarat OJK," kata Moch Soleh Pios, kepada wartawan usai peresmian.

Pios berharap, dengan dibangunnya gedung baru BPR Kerta Raharja Cabang Ciparay ini ke depan pelayanan bisa lebih baik lagi. "Laba yang diraih Cabang BPR Ciparay hingga saat ini sudah mencapai Rp800 juta dan di akhir tahun kami optimis bisa mencapai sebesar Rp 1,1 miliar. Kusus Ciparay dan keberhasilan ini belum dilakukan Cabang BPR lainnya," kata Dirut BPR Kerta Raharja. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES