Sah, 64 SMA dan SMK di Madiun Diizinkan Pembelajaran Tatap Muka

TIMESINDONESIA, MADIUN – Sebanyak 64 SMA, SMK, dan PKLK di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Hal itu terungkap saat rapat koordinasi Bupati Madiun bersama Kepala SMA/SMK/PKLK dan kepala Cabdindik Jatim di Pendapa Muda Graha, Selasa (13/10/2020).

"Terima kasih kepada Pemkab Madiun telah memberikan izin secara resmi untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka SMA/SMK sederajat di Kabupaten Madiun," ujar Supardi Kepala Cabdindik Jatim wilayah Madiun usai rakor, Selasa (13/10/2020).

Supardi menjelaskan pembelajaran tatap muka tetap mengacu kepada SKB empat menteri. Khusus dengan ukuran zona kabupaten/kota "bukan kecamatan" yang zonanya masih hijau, kuning dan orange bisa melakukan pembelajaran tatap muka.  Sedangkan untuk wilayah yang masih ditetapkan sebagai zona merah tidak bisa.

"Zona kuning dan hijau 50 persen, orange 25 persen dan merah tidak boleh. Kabupaten Madiun statusnya zona kuning. Jadi siswa yang masuk sekolah hanya 50 persen, itu sudah maksimal," ungkapnya.

Hingga saat ini sekolah SMA, SMK, PKLK di Kabupaten Madiun semuanya sudah melakukan pengajuan pembelajaran tatap muka. Tetapi belum semuanya melakukan simulasi karena ada beberapa tahapan yang wajib dilalui.

"Jadi nanti ada simulasi, sosialisasi, dan evaluasi pelaksaan pembelajaran tatap muka tersebut," jelas Supardi.

Sekolah yang berada di kecamatan zona merah, lanjut Supardi, tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk zona hijau, kuning dan oranye pembelajaran boleh dilakukan tetapi fokus terhadap siswa dan guru.

"Jika siswa dan guru berasal dari daerah skala desa zona merah maka tidak diizinkan untuk masuk. Tetapi pembelajaran tatap muka di sekolah tetap berjalan," papar Supardi.

Sementara itu, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menegaskan agar lembaga pendidikan di Kabupaten Madiun memberikan pendidikan karakater penanggulangan Covid-19 kepada siswanya. Sehingga dapat menjadi kader-kader Covid-19 untuk mengamankan diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

"Dengan bertambahnya kader dari siswa SMA sederajat diharapkan bisa menurunkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sehingga penyebaran Covid-19 dapat terkendali," ungkap Bupati Madiun usai rakor dengan kepala SMA/SMK sederajat dan Cabdindik Jatim wilayah Madiun tentang rencana pembelajaran tatap muka. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement