Gus AMI Ajak Pemimpin Dunia Buat Langkah Strategis Tanggulangi Kemiskinan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia. Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini.

"Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari bahwa akibat pandemi Covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" di Fujian, China yang disiarkan secara virtual, Senin (12/10/2020).

Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan bahwa dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus ke kemiskinan ekstrem akibat pandemi.

"Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya," tutur Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial ini.

Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang.

Sehingga, jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit.

"Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32 persen maka pada Kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9 persen hingga 1,1 persen," tuturnya.

Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni dimanakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan? Sebagai salah satu pilar demokrasi, tutur Gus AMI, posisi dan keberpihakan partai politik amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya. Yakni, merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan.

"Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan," urainya.

Dikatakan Gus AMI, peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan.

"Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa," tuturnya.

Dalam skala yang lebih kecil adalah pemberantasan kemiskinan. Menurut mantan Menakertrans ini, partai politik bisa menjadi leader yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

"Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik," katanya.

Menurut Gus AMI, pandemi Covid-19 yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri. Karenanya, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam.

"Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," urainya.

Kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulung tikar akibat pandemi, kata Gus AMI, telah memaksa PKB merumuskan gerak perjuangan serta manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan. Di masa pandemi, ada tiga hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan.          

Pertama, pendidikan untuk semua (education for all). Menurut Gus AMI, pandemi telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

"Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan," katanya. 

Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir risiko buruk akibat Covid-19 yakni terjadinya lost generation.

Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius di sektor ini. Di tengah seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh positif. "Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus dimulai dari sektor ini," tuturnya.

Perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian. "Ini adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan," urainya.

Ketiga, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia  mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dgn menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.

Terakhir, ekonomi kerakyatan. Dikatakan Gus AMI, akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena dampak. Sektor ini hampir menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan di saat krisis.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp 123, 46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM," tuturnya.

Dikatakan Gus AMI, sebuah arah baru politik kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar eksistensi sebuah partai politik," pungkas Gus AMI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement