Fasilitas Publik Rusak Akibat Demo UU Cipta Kerja, Ini Komentar Sekjen PDI Perjuangan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyesalkan, tindakan peruskan fasilitas publik saat demo gabungan mahasiswa dan kaum buruh yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa hari lalu.

Menurutnya, akar dari seluruh persoalan ini adalah pendidikan budi pekerti, disiplin dan keteladanan. 

"Pendidikan itu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa. Pendidikan itu berbudi pekerti, penuh semangat kemajuan bagi bangsanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Minggu (11/10/20).

Karena itu, PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis mengapa tradisi amok, destruktif dan sikap mau menang sendiri yang menjadi sisi gelap karakter bangsa itu masih terjadi saat menyampaikan aspirasi.

Diakui Hasto, PDI Perjuangan sangat membenarkan sikap tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Bu Risma, sapaan akrabnya dalam menindak pelaku anarkisme.

Seperti diberitakan, Wali Kota Risma mengamuk saat mengetahui kotanya rusak parah dan hancur. Itu dikarenakan pendemo yang anarkis merusak fasilitas umum saat demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko," tegas Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan asal Yogyakarta itu lalu menegaskan kembali, agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, bukan merusak fasilitas publik, seperti saat demo menolak Oknibus Law UU Cipta Kerja kemarin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement