Ada Rencana Unjuk Rasa UU Cipta Kerja Besok, Begini Imbauan Airlangga Hartarto

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengimbau agar rencana unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis pada Selasa, 13 Oktober 2020 disampaikan melalui saluran yang ada, tanpa harus turun ke jalan.

Hal itu untuk menghindari potensi kerumunan yang memicu penularan Covid-19 di tengah pandemi yang masih berlangusng saat ini. Menurut Airlangga, cara berdialog dan berdiskusi jauh lebih efektif dari unjuk rasa.

"Kalau tidak mau berdiskusi bisa mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi.  Banyak saluran yang bisa dipergunakan dan lebih aman di tengah pandemi yang masih berlangsung," kata Airlangga, Senin (12/10/2020).

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Perekonomian ini menambahkan, sesuai dengan namanya, Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di tengah wabah Covid-19 sekarang ini, jumlah anggota masyarakat yang membutuhkan pekerjaan meningkat 3,5 juta orang. 

Untuk menyediakan lapangan kerja dengan jumlah yang besar seperti yang diharapkan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menarik investasi lebih banyak lagi. 

Airlangga tidak menutup mata, ada kelompok yang mencoba menggeser tujuan dari UU tersebut. Isu yang dihembuskan, UU itu tidak prokepada buruh, antilingkungan, dan tidak berpihak kepada masyarakat. 

"Padahal UU ini justru memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memulai usaha dan dengan itu menciptakan lapangan pekerjaan," tegas Menko Perekonomian.

Airlangga Hartarto mengimbau agar masyarakat di Indonesia saat menyampaikan aspirasi terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja, seyogyanya tanpa harus turun ke jalan mengingat potensi penularan Covid-19 sangat besar terjadi saat massa berkerumun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement